Medan // Kompasnusa2.com- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) telah menjadwalkan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut dan Kejatisu terkait dugaan korupsi di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pada kegiatan Bimtek.
Aksi unjuk rasa yang menyoroti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa se Kabuten Padang Lawas Utara yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja Umay diduga menuai banyak permasalahan dan dijadikan sebagai ajang korupsi yang sistemik dan terencana.
“Kami sudah sampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polrestabes Kota Medan,” kata koordinator lapangan Khoirum Siregar Senin 29 April 2024 dini hari.
Lanjut Khoirum, rencana aksi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 menyikapi persoalan indikasi korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Paluta. Aksi ini dilaksanakan di depan Mapolda Sumut dan Kejati Sumut. Ujarnya.
Tidak sampai disitu, informasi yang diperoleh para desa dipaksa untuk mengikuti Bimbtek dan dibebankan memebayar uang Rp 10 juta per peserta yang diselenggarakan oleh Lembaga pelatihan kerja Umay yang digelar di beberapa Hotel yang berada di Kota Medan selama 5 hari 4 malam (26-30 April 2024).
“Kami menduga kuat bimtek sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, dan diduga adanya mark up, terkesan melakuakn pemborosan serta menghambur-hamburkan keuangan negara,” tukas Khoirum.
Khoirum mengakui pihaknya saat ini sedang melakukan konsolidasi persiapan alat peraga aksi serta melakukan rapat pemantapan.
Sekadar diketahui, aksi yang akan digelar ini menyampaikan tuntutan:
1. Meminta dan mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jangan tutup mata, segera panggil dan periksa kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara diduga kuat Bimtek Kepala Desa dijadikan sebagai ajang untuk korupsi berjamaah, yang sistemik dan terencana demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
2. Meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami menyakini apa bila dilakukan pemeriksaan, dan penelusuran yang mendalam maka akan ditemukan pelanggaran hukum.
3. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dugaan korupsi Bimtek Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara. Segera lakukan pemanggilan kepada pihak Perusahaan penyelenggara Lembaga Pelatihan Kerja UMAY Engineering Group Skill For The Future. Lakukan proses hukum bila terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI.( Imam)
