Langkat-Formappel.com||Gawat, Proses tender sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat hingga kini belum rampung. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek-proyek tersebut tidak akan selesai tepat waktu, terutama dengan tantangan musim hujan yang sedang berlangsung. Selain itu, beberapa paket pekerjaan masih memasuki tahapan evaluasi, kualifikasi teknis, dan harga di laman LPSE Langkat. Belum ada kejelasan terkait penyebab keterlambatan tender.
Informasi yang tertera di laman LPSE Langkat (https://lpse.langkatkab.go.id/eproc4/lelang), beberapa paket pekerjaan masih dalam proses evaluasi dan kualifikasi teknis serta harga, Evaluasi Penawaran dan tender Langsung Ulang.
Kepala Dinas PUPR Bungkam.
Terkait hal tersebut Kepala Dinas PUPR Langkat, Azmi, hingga kini belum memberikan tanggapan atas keterlambatan ini. Upaya media untuk meminta klarifikasi di kantor PUPR maupun melalui telepon dan pesan singkat juga belum mendapat respons. Sulitnya menghubungi kepala dinas dalam memberikan penjelasan menimbulkan kekecewaan.
Sinergi Corruption Watch (SCW) Angkat Bicara
Franiko S.Darma, S.Kom, Kadiv Kampanye Publik, Penggalangan Dukungan Publik dan Pengelolaan Data Sinergi Corruption Watch (SCW), kepada awa media, Jum’at (29/11/24) kemarin, mengatakan
“Masyarakat butuh penjelasan jelas, Kalau seperti ini terus, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan kebutuhan rakyat,” apa penyebab atau adakah konflik of interest pada pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal di PUPR Langkat, PUPR juga harus menjelaskan terkait isu diduga adanya setoran fee proyek agar rekanan memperoleh paket pekerjaan di PUPR Langkat khususnya yang Non Tender. Ujar Franiko S.Darma, S.Kom.
Cuaca menjadi ancaman serius, Musim hujan yang sedang berlangsung menambah kekhawatiran terkait penyelesaian proyek. Proses pembangunan seperti pengaspalan jalan dan pembangunan Drainase yang memerlukan kondisi cuaca yang baik untuk hasil yang optimal. Jika tender belum rampung, pengerjaan dimulai terlambat, dapat berakibat pekerjaan tak selesai tepat waktu dan kualitas infrastruktur berpotensi buruk. “Musim hujan membuat pengerjaan proyek seperti jalan dan proyek lainnya sulit dilakukan. Kalau terus tertunda, masyarakat pasti dirugikan, Ujar Franiko.
SCW meminta Pemkab Langkat khususnya PUPR Langkat, untuk segera memberikan penjelasan terkait keterlambatan ini. Transparansi dinilai penting untuk menghindari spekulasi yang merugikan kredibilitas Pemkab Langkat. Kami berharap tender segera diselesaikan, ini sudah tanggal 28 November 2024, agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin. Saat ini cuaca tidak menentu, dan waktu tinggal sekitar 1 bulan lagi, kalau Kadis PUPR tak mampu ya mundur saja, tambahnya. (Tp110)
