Kinerja penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Ir. Wiriya Alrahman,M.M, menjadi sorotan tajam setelah evaluasi penjabat kepala daerah yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam evaluasi tersebut, tidak ada nama Pj Bupati Deli Serdang yang masuk ke dalam daftar lima besar penjabat kepala daerah dengan kinerja terbaik.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kepemimpinan di wilayah tersebut.
Menurunnya Netabene Deli Serdang Sejak dilantik, Pj Bupati Deli Serdang tampaknya belum mampu membawa perubahan signifikan di daerah yang ia pimpin.
Berbagai laporan dari masyarakat dan pengamat menunjukkan stagnasi, bahkan penurunan dalam beberapa aspek penting seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran daerah.
Tidak hanya itu, berbagai janji yang diucapkan saat awal menjabat pun terlihat belum terealisasi dengan baik.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan bahwa penjabat kepala daerah harus mampu menjadi role model dan menunjukkan kepemimpinan yang baik.
Namun, jika dilihat dari kondisi saat ini, Pj Bupati Deli Serdang tampaknya belum memenuhi ekspektasi tersebut.
Tidak adanya inovasi baru dan kurangnya transparansi dalam berbagai kebijakan menjadi poin kritik utama.
Kritik dari Masyarakat dan Pengamat
Banyak suara masyarakat yang menyatakan kekecewaan terhadap kinerja Pj Bupati Deli Serdang.
“Sejak beliau menjabat, kami tidak melihat ada perbaikan signifikan di daerah kami. Masalah yang lama masih terus berlanjut tanpa ada penyelesaian konkret,” ujar seorang warga di Kecamatan Lubuk Pakam.
Pengamat politik lokal juga menyoroti bahwa rendahnya kinerja ini berpotensi merugikan masyarakat Deli Serdang, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.
Mereka menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini lebih banyak fokus pada rutinitas administratif daripada mendorong kemajuan.
Evaluasi Mendagri: Alarm Kinerja
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri, beberapa penjabat kepala daerah lainnya seperti Pj Wali Kota Malang dan Pj Wali Kota Tebing Tinggi menunjukkan performa yang memuaskan.
Hal ini menjadi pembanding nyata bagi Pj Bupati Deli Serdang. Ketiadaan Deli Serdang dalam daftar tersebut menjadi sinyal kuat bahwa langkah-langkah pembenahan harus segera dilakukan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pj Bupati Deli Serdang perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerjanya, antara lain:1.
Transparansi dan Komunikasi Publik: Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat mengenai rencana kerja dan pencapaian yang telah dilakukan.
2. Fokus pada Isu Prioritas:
Menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi keluhan masyarakat, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan birokrasi.
3. Melibatkan Masyarakat:
Memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Inovasi dan Kepemimpinan Proaktif: Mengambil inspirasi dari penjabat kepala daerah yang berhasil menunjukkan kinerja baik dalam evaluasi Mendagri.
Kesimpulan
Kritik terhadap Pj Bupati Deli Serdang merupakan refleksi dari harapan masyarakat akan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata.
Dengan adanya evaluasi Mendagri, ini menjadi momen bagi penjabat kepala daerah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja.
Jika tidak ada perubahan signifikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan semakin menurun menjelang Pilkada 2024.
(Red)
