Asahan//Formappel – Sejumlah konsumen PT Adira Finance Cabang Kisaran mengeluhkan dugaan tindakan yang merugikan mereka.
Mulai dari biaya tambahan yang tidak wajar hingga penarikan kendaraan secara sepihak.
Keluhan ini mendapat perhatian dari Dodi Antoni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan, yang mendesak pemerintah, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk turun tangan.
Pada Rabu (4/12/2024), LH, warga Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, mengungkapkan pengalamannya saat melunasi cicilan sepeda motor di PT Adira Finance Kisaran.
LH terkejut karena harus membayar biaya penyimpanan BPKB sebesar Rp1.450.000 dan biaya administrasi Rp240.000.
“Masalah denda saya maklumi, tetapi biaya penyimpanan BPKB dan administrasi ini sangat tidak masuk akal,” ungkap LH.
Ia merasa keberatan karena biaya tambahan ini tidak diinformasikan sejak awal kontrak kredit.
Kasus Lain: Penarikan Mobil secara Sepihak
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hari Hardi, warga Rahuning, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Adira Finance Kisaran.
Kendaraannya ditarik secara sepihak setelah menunggak cicilan selama dua bulan.
Meski berniat melunasi tunggakan, Hari Hardi tetap diharuskan membayar biaya penarikan sebesar Rp16 juta dan deposit tiga bulan angsuran.
“Mobil saya langsung dilelang hanya dalam waktu lima hari setelah ditarik, padahal saya sudah menyatakan akan melunasi, Ini sungguh biadab,” ujar Hari Hardi.
LSM GEMMAKO Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Adira Finance Kisaran dalam waktu dekat.
Ia mengimbau masyarakat Kabupaten Asahan untuk berhati-hati jika ingin menggunakan jasa pembiayaan dari perusahaan tersebut.
“Kami menerima dua laporan dari masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Adira Finance Kisaran.
Mereka memaksakan biaya tambahan yang tidak wajar dan melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis.
Kami tidak akan diam, Dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi untuk menuntut keadilan,” tegas Dodi.
Dodi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan keluhan masyarakat terkait dugaan praktik tidak adil ini.
“Kami berharap pemerintah, terutama Presiden, dapat turun tangan untuk memastikan perusahaan seperti ini bertindak sesuai hukum dan tidak merugikan konsumen,” tambahnya.
Ajakan untuk Masyarakat
Dodi menghimbau masyarakat Asahan untuk berpikir matang sebelum memutuskan melakukan kredit di PT Adira Finance.
“Sudah ada korban yang merasa ditipu dan diperas. Jangan sampai ada korban berikutnya,” pungkasnya.
Keluhan ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat mendorong pihak berwenang untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Adira Finance Cabang Kisaran. (tim)
