Asahan//FORMAPPEL.com – Diduga proyek di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Asahan senilai Rp 998.778.720,00 pembangunan jalan lingkar belakang taman hutan kota dengan nomor kontrak 01/NJG-P2408-10160510/PPKLH/VIII/2024 dikerjakan CV Global Nusantara proyek sudah selesai 18 November 2024 terindikasi korupsi.
Pasalnya dalam investigasi dilapangan para awak media dan lembaga didapati pembangunan fisik jalan lingkar yang diduga asal jadi , tidak profesional dan tampak ditempel-tempel akibat retak serta batu krikil mulai timbul dugaan kuat penggunaan material lebih pasir daripada semen.
Dikonfirmasi,Selasa, (09/12/2024). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Sekretaris dan Bendera seta Kabid tidak berada di tempat diduga menghindar dari konfirmasi Awak Media dan Lembaga.
Terpisah, Dodi Antoni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia (Ketum DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI) menyampaikan. Mirisnya penggunaan APBD Kabupaten Asahan yang sudah di gelontorkan hingga 998 juta untuk pembangunan jalan lingkar yang diduga Mark Up/Korupsi yang dilakukan DLH Asahan dalam investigasi dilokasi pengerjaan proyek amburadul tidak profesional terkesan asal jadi.
” Untuk mengelabui retak, pecah dan tampak nonjol krikil -krikil yang diduga banyakan pasir daripada semen dilakukan pihak mereka dengan menempel pembangunan jalan tersebut”, ucapnya.
Lanjutnya, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang terhormat untuk segera turun tangan atas temuan Masyarakat, Lembaga dan Awak Media terkait semua anggaran proyek yang sudah masuk ke Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan diduga kuat terjadi skandal korupsi berjamaah. Kami dari Pengurus DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI sudah muak memberitakan hasil temuan proyek DLH bahkan sudah melakukan unjuk rasa namun diduga seperti dibiarkan oleh para pihak APH di Kabupaten Asahan”, pungkasnya.
Pantauan awak media dilapangan, Taman Hutan Kota dan Alun -Alun diduga jadi bisnis untuk kepentingan pribadi karena masyarakat setiap melakukan aktivitas dan pedagang memberi upeti bagi Dinas DLH Kabupaten Asahan dari penyewaan, retribusi dan administrasi harus bayar, yang diduga tidak jelas disetorkan kemana.
