Dirut PLN dan Keluarga Naik GA 0716 Plesiran ke Australia Saat Siaga Nataru, Perjalanan Dinas Fiktif Mencuat
Jakarta/FMP– Jejak hedonisme yang dipamerkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo semakin jelas terlihat. Ironisnya, aksi ini dilakukan di tengah instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara berhemat dan mengurangi perjalanan ke luar negeri.
Namun, pria yang akrab disapa Darmo ini tampak mengabaikan arahan tersebut. Hal ini menjadi perhatian publik setelah sejumlah media online melaporkan bahwa Darmawan Prasodjo plesiran ke Melbourne, Australia, di tengah masa Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru). Lebih parah lagi, ia diduga melakukan perjalanan tersebut dengan modus perjalanan dinas fiktif, sehingga seluruh biaya keberangkatan bersama keluarganya ditanggung oleh PLN.
Manifest Keberangkatan Jadi Bukti
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO), Teuku Yudhistira, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperoleh bukti manifest keberangkatan Darmawan ke luar negeri.
“Kami sudah memegang bukti manifest keberangkatan yang bersangkutan beserta keluarganya ke luar negeri,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Berdasarkan data yang dihimpun, Darmo diketahui berangkat bersama lima orang lainnya, termasuk istrinya, Diny Sandra Dewi, serta empat anak mereka yang masih berusia 10, 12, 14, dan 16 tahun.
“Dia berangkat pada Selasa dinihari, 17 Desember 2024, pukul 00.34 WIB, menggunakan pesawat Garuda GA 0716 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Melbourne, Australia. Keberangkatan ini dilakukan hanya sehari setelah ia memimpin Apel Siaga Nataru di Kantor PLN Pusat dan mengikuti konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kementerian Koordinator Perekonomian,” jelas Yudhistira.
Investigasi dan Laporan ke Aparat
PP IWO tidak hanya berhenti pada pengumpulan bukti. Menurut Yudhistira, pihaknya telah berkoordinasi dengan penyidik untuk melaporkan kasus ini kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
“Kami akan melaporkan manifest keberangkatan ini, termasuk dokumen-dokumen lain terkait dugaan mega korupsi di PLN selama kepemimpinan Darmo dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, kami juga akan melaporkan hal ini kepada Sekretariat Kabinet (Seskab),” tegas Yudhistira.
Ia juga menyayangkan sikap Darmawan sebagai seorang pejabat negara yang tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun menjadi teladan bagi bawahannya.
“Darmo telah menetapkan masa Siaga Nataru mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2024. Ia bahkan memerintahkan seluruh petugas berjaga 24 jam tanpa henti dan melarang pulang kampung. Namun, justru dia sendiri yang melanggar aturan yang dibuatnya. Dengan santainya, dia plesiran ke luar negeri bersama keluarga, dan diduga kuat dengan modus perjalanan dinas fiktif. Ini jelas menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Seruan kepada Presiden Prabowo
Dalam rilisnya, Yudhistira menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya sebagai Dirut PLN.
“Darmo ini jelas bukan contoh pemimpin yang baik. Ia tidak patuh pada arahan Presiden dan tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Kami mendesak Presiden untuk mencopot Darmo, melakukan audit total keuangan PLN, termasuk penggunaan kartu kredit unlimited yang dimilikinya selama menjabat sebagai Dirut PLN,” ujar Yudhistira.
PP IWO juga menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di PLN.
“Kami mendukung penuh Kortas Tipikor Polri untuk menangkap seluruh pelaku korupsi di PLN tanpa pandang bulu. PLN harus bersih dari oknum-oknum koruptor yang merugikan negara dan masyarakat,” tutup Yudhistira. (R)
