Medan | formappel.com – DPP GARANSI Tuntut Dugaan Korupsi Renovasi Fasilitas Umum Toilet Gedung DPRD, dan Dugaan Korupsi Mudik Gratis Lebaran 2025 Pemkot Medan, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) gelar unjuk rasa di depan kantor Walikota Medan, Rabu 19 Maret 2025. Aksi ini menuntut dugaan korupsi pengerjaan renovasi fasilitas umim toilet gedung DPRD Medan tahun 2023, dan dugaan korupsi mudik gratis lebaran 2025 Pemkot Medan.
“Meminta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa dan melakukan audit ulang pekerjaan renovasi fasilitas umum toilet di Gedung DPRD Kota Medan, yang dikerjakan oleh CV. Bintang Rantau.” ujar kordinator aksi Khairum Siregar mengawali orasinya
Selain itu, masa aksi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa dan mengaudit program mudik gratis lebaran 2025 Pemkot Medan senilai Rp. 3.3 miliar.
Menurut Khairum, dua pekerjaan yang menghabiskan anggaran milliaran rupiah tersebut dinilai gagal. Misalnya tahun 2023 pekerjaan renovasi fasilitas umum dan toilet gedung DPRD Medan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 1.977.585.745 tahun 2023
“Ditemukan hampir seluruh toilet perempuan dan laki-laki tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, beberapa bangunan dan perabotan yang baru saja di rehab tahun 2023 kini dalam kondisi rusak.” bebernya.
Aktivis anti korupsi ini Khairum Siregar juga membeberkan pengadaan mudik gratis lebaran tahun 2025 yang menghabiskan anggaran 3,3 miliar didduga syarat penyimpangan dan terindikasi adanya mark up.
“Program mudik gratis lebaran 2025 Pemkot Medan disinyalir adanya konspirasi jahat dan terindikasi melakukan pemborosan anggaran,” cetusnya.
Seharusnya, tambah Khairum, Pemkot Medan harusnya menelaah mana yang perlu dan tidak perlu, ini sama saja halnya Pemkot Medan tidak mengindahkan instruksi pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran,” tandasnya.
“Maka untuk itu kami meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemanggilan dan memeriksa, PPK, PPTK, dan pihak perusahaan pemenang tender, diduga kuat secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat demi untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda,” tukasnya.
Disisi lain, Khairum Siregar juga meminta anggota DPRD Kota Medan untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan atas pekerjaan yang diduga bermasalah.
“Kami meyakini pekerjaan tersebut diduga bermasalah mulai dari perencanaan hingga pengerjaan, dan terindikasi adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tangkap dan Penjarakan para koruptor yang telah melakukan korupsi demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok,” pungkasnya.
Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, kemudian masa aksi membubarkan diri dan berjanji akan melaksanakan aksi susulan dengan jumlah masa yang lebih besar.
