Langkat-Formappel. Com|| Hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa Kabupaten, Propinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat.
Banjir besar di Kabupaten Langkat yang melanda 15 Kecamatan, di Kabupaten Langkat, pada 26 November 2025, namun penanganannya minim koordinasi dan jauh dari pada standart kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat. Kondisi ini tergambar dari warga yang terpaksa melakukan evakuasi mandiri dengan naik ke badan jalan Tol Binjai-Langsa ruas Tanjung Pura.
Minimnya penanganan banjir besar di Kabupaten Langkat oleh BPBD Kabupaten Langkat menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan, Matthew Diemas Bastanta. Ia menilai Kepala BPBD Kabupaten Langkat, Muhammad Ansyari, gagal merespon cepat situasi darurat yang membuat ribuan warga menderita. Karena itu Matthew Diemas Bastanta mendesak Bupati Langkat Syah Afandin mencopot Kepala BPBD Kabupaten Langkat dari jabatannya.
Hal ini disampaikan oleh Matthew Diemas Bastanta kepada wartawan, Senin (1/12/25 ).
Ia menilai, buruknya respon BPBD pada penanggulangan bencana di Langkat.Matthew menegaskan, BPBD Langkat gagal menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.
Dari hasil peninjauan di lapangan, ia menemukan lemahnya koordinasi, minimnya peralatan, hingga ketidakmampuan BPBD menjalankan tugas secara profesional.
“Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak tersedia. Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat membutuhkan akses cepat saat situasi genting,” kata Matthew.
Matthew juga mengungkap pengalaman pribadinya ketika mencoba menghubungi Kepala BPBD Langkat untuk menanyakan kondisi warga di titik banjir terparah. Dua kali ditelepon, kata dia, nomor Kepala BPBD aktif tapi tidak diangkat.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, bisa kelakuan kepala BPBD seperti ini, sungguh tidak bisa ditolerir. Pimpinan BPBD seharusnya berdiri paling depan, bukan malah tidak respon,” ujarnya.
Matthew mengungkapkan, BPBD Langkat hanya memiliki enam unit perahu karet untuk melayani lebih dari 15 titik kejadian banjir. Ia menilai jumlah tersebut jauh dari cukup untuk menjangkau wilayah terdampak yang sangat luas.
“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat. Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat hanya sekedar angka laporan,” tegasnya.
Menyikapi informasi aksi penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura, menurutnya lahir akibat lambatnya distribusi bantuan.
“Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan gagalnya koordinasi BPBD,” kata dia.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Matthew, Kepala BPBD justru lebih sering mendampingi kegiatan bupati daripada fokus pada penanganan bencana di lapangan. “Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah sibuk kegiatan protokoler demi asal bos senang.
Akibat lambatnya respon ini, satu anak dilaporkan meninggal karena tidak segera mendapat bantuan. Ini kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan,” tegasnya. Atas kejahatan tersebut, Matthew meminta Kepala BPBD Kabupaten Langkat dicopot dari jabatannya atau memilih mundur dengan hormat. “Ini bukan soal politik, ini soal nyawa. Kalau tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur. Rakyat butuh pimpinan BPBD yang sigap, tanggap, dan bekerja untuk keselamatan masyarakat,” tutupnya.
BPBD Dianggap Menyajikan Data Laporan Tidak Relevan/Asal Bapak Senang
Selain dinilai lambat dalam merespon situasi, BPBD Kabupaten Langkat juga dianggap menyajikan data laporan yang tidak relevan. Sejumlah informasi yang mereka rilis dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual dilapangan maupun pembaruan data BPBD Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, BPBD Kabupaten Langkat, melaporkan banjir di Langkat berstatus banjir bandang, namun tidak menyampaikan wilayah yang dilanda bandang. Kemudian BPBD menyampaikan banjir melanda di enam kecamatan, yakni Kecamatan Brandan Barat, Babalan, Sei Lepan, Besitang, Sawit Sebrang dan Tanjung Pura. Sementara, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Gebang, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Binjai dan Kecamatan Hinai, Kecamatan Wampu, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Pematang Jaya, dilaporkan tidak mengalami banjir. Padahal informasi yang diperoleh banjir juga melanda wilayah tersebut.
Selanjutnya, informasi yang diperoleh, pada laporan awal, 29 November 2025,BPBD Langkat menyebutkan tidak ada pengungsi. Dari hasil pantauan awak media, sejak 27 November 2025 warga terdampak sudah mengungsi ke tempat aman dari banjir.
Kemudian, pada tanggal 30 November 2025, BPBD Kabupaten Langkat kembali menimbulkan kejanggalan. Rekapitulasi dampak korban, BPBD Kabupaten Langkat melaporkan pengungsi sebanyak 125.610 kk, atau 13.664 jiwa. Serta dua warga meninggal dunia. Angka tersebut berselisih dengan laporan sebelumnya yang menyebutkan seluruh kategori korban nihil.
Data yang dihimpun oleh awak media dari Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara, pada 1 Desember 2025,menunjukkan perbedaan. Pada data laporan dari Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara, banjir di Langkat pengungsi 3.416 KK atau 13.664 jiwa. Warga terdampak 125.610 KK atau 502.440 jiwa. Korban meninggal dunia 2 jiwa.
Sementara, Data korban banjir yang melanda 16 kecamatan di Kabupaten Langkat berdasarkan ‘update’ Dinas Kominfo Langkat dari Posko Terpadu menyebutkan, ada korban jiwa sebanyak 11 orang.
“Data ini dari Posko Terpadu, per tanggal 30 November 2025,” ujar Kadis Kominfo Langkat Wahyudiharto, Senin (1/12/2025).
Para korban jiwa terdampak banjir tersebut yakni di Kecamatan Babalan lima orang dan dari Kecamatan Besitang enam orang.
Adanya informasi data sementara yang diperoleh dari Kominfo tersebut, sangat kontras dengan data sementara yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat.
Hal ini sangat mengherankan berbagai pihak. Bagaimana mungkin pihak BPBD merilis data sementara yang tidak kredibel dan terkesan hanya laporan Asal Bapak Senang (ABS) kepada pemerintah daerah setempat. Padahal, BPBD adalah pihak terdepan yang seharusnya memperoleh dan mengumpulkan data lebih akurat.
Ketidaksinkronan data yang disampaikan Kominfo yang bersumber dari Posko Terpadu bencana banjir, dengan data yang disampaikan BPBD menuai kecaman publik. Sehingga, publik mempertanyakan kredibilitas Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Langkat H Ansyari.
Selain perbedaan jumlah data sementara korban jiwa antara Kominfo dengan BPBD ini, juga terkait jumlah wilayah yang terdampak, korban yang mengungsi, korban hilang, dan korban yang sakit.
Jika menelaah data sementara korban terdampak banjir di Kabupaten Langkat dari BPBD menyebutkan jumlah total warga terdampak sebanyak 3.178 atau 12.714 jiwa, dan hanya enam kecamatan. Yakni Kecamatan Brandan Barat, Babalan, Sei Lepan, Besitang, Tanjungpura dan Sawit Sebrang.
Sementara data dari Pos Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat yang dirilis Kominfo menyebutkan banjir di Langkat melanda 16 kecamatan. Masing-masing, Binjai, Wampu, Stabat, Hinai, Secanggang, Tanjungpura, Padang Tualang, Batang Serangan, Sawit Sebrang, Gebang, Sei Lepan, Babalan, Besitang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, dan Pematang Jaya.
Sementara jumlah total korban terdampak, yakni 122.527 KK.
Selain itu, tercatat sementara jumlah pengungsi di Kecamatan Padang Tualang ada 800 jiwa, di Kecamatan Gebang berjumlah 4.520 jiwa, Kecamatan Sei Lepan 354 jiwa, Babalan 7.105, dan Kecamatan Brandan Barat 885 jiwa.
Untuk jumlah korban yang mengungsi di kecamatan lain, saat ini masih dalam proses penghitungan.
Kepala BPBD Langkat Bungkam
Perbedaan angka antara laporan BPBD Kabupaten dan Provinsi,serta Diskominfo Langkat,ini memunculkan pertanyaan serius. Hal itu mengenai akurasi pendataan, terkait jumlah pengungsi dan total warga terdampak. Untuk mengetahui hal itu, pihak awak media ini dua kali berusaha menghubungi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari, pada Minggu (30/11/25), hanya contreng biru alias dibaca, tidak direspon, kemudian pada Senin (1/12/25) sekitar pukul 13.00 Wib, melalui sambungan seluler, Muhammad Ansyari merespon, mengatakan, untuk bantuan, kita sudah semaksimal mungkin disalurkan berkolaborasi dengan Polres Langkat, dan hari ini, kita mengirimkan perahu karet ke Kecamatan Tanjung Pura, untuk mengevakuasi warga terdampak, “ujarnya singkat.
Disinggung, berapa jumlah warga yang meninggal, mengungsi, dan Kecamatan mana saja yang sudah disalurkan bantuan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari, langsung mematikan telpon dari wartawan.
Informasi dilapangan menunjukkan sebagian besar wilayah masih dalam penanganan dan belum tersentuh bantuan. Sementara warga menunggu kejelasan informasi yang lebih tepat dari instansi terkait.
Informasi kebencanaan yang akurat sangat penting dalam menentukan skala bantuan, evakuasi dan langkah penyelamatan selanjutnya. (Tp110/tim)
