Plt Ketua Golkar Sumut Sah, Konstitusional, dan Tanpa Titipan. Adheri Zulfikri Sitompul: Isu Intervensi Gubernur Hanya Sensasi Murahan
MEDAN // FORMAPPEL.com —
Isu liar yang menuding pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara sebagai “titipan kekuasaan” kembali dipatahkan. Kali ini, bantahan datang tegas dan frontal dari Adheri Zulfikri Sitompul, kader senior Golkar yang dikenal lugas dan konsisten dalam garis ideologis partai, Jum’at 26/12/2025.
Adheri menegaskan, pengangkatan Plt Ketua Golkar Sumut adalah sah, konstitusional, dan sepenuhnya kewenangan DPP Partai Golkar sesuai AD/ART. Tidak ada celah, apalagi ruang, bagi intervensi pihak eksternal termasuk kepala daerah.
“Golkar adalah partai modern dengan sistem komando yang jelas, bukan partai personalistik. Tidak ada ruang titipan, tidak ada ruang pesanan,” tegas Adheri.
Ia menekankan bahwa Gubernur Sumut Bobby Nasution sama sekali tidak memiliki kedudukan struktural maupun yuridis dalam pengambilan keputusan internal Partai Golkar. Tuduhan adanya intervensi, menurutnya, bukan hanya lemah, tetapi cacat logika dan miskin dasar hukum.
“Kalau benar ada intervensi gubernur, itu justru mudah dibuktikan. Faktanya tidak ada. Ini murni isu yang dibangun untuk mencari sensasi,” katanya tajam.
Lebih jauh, Adheri secara gamblang membantah narasi bahwa Ahmad Doli Kurnia Tanjung merupakan figur “titipan”.
“Ahmad Doli Kurnia Tanjung adalah kader senior Golkar, Wakil Ketua Umum DPP, dan figur ideologis partai. Ia bukan representasi kepentingan personal siapa pun,” tegasnya.
Menurut Adheri, penunjukan figur nasional yang netral justru pola klasik dan rasional yang sejak lama dipraktikkan Golkar untuk meredam konflik daerah. Logika politiknya sederhana: jika ingin memecah, yang ditunjuk justru figur lokal, bukan tokoh pusat.
Ia pun menyebut tudingan yang mengaitkan Bobby Nasution sebagai “pemecah Golkar” sebagai kesesatan berpikir yang fatal.
“Yang memecah Golkar bukan figur eksternal, tetapi konflik internal itu sendiri,” ujarnya.
Adheri memaparkan bahwa konflik Golkar Sumut telah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum Bobby Nasution menjabat sebagai gubernur. Akar masalahnya jelas: dualisme loyalitas, benturan elit lama dan elit baru, serta resistensi terhadap regenerasi.
“Semua itu problem internal Golkar. Jangan alihkan kegagalan konsolidasi dengan menuding pihak luar,” sindirnya.
Ia juga meluruskan pemahaman keliru soal Plt yang kerap dipelintir sebagai “alat kudeta”.
“Plt bukan pengganti permanen, bukan instrumen penyingkiran. Plt adalah mekanisme transisi,” tegas Adheri.
Tugas Plt, kata dia, terbatas dan jelas: melakukan konsolidasi, menyiapkan Musda, dan menetralkan konflik. Tidak ada kewenangan membuat kebijakan strategis jangka panjang. Maka, tuduhan “kudeta partai” dinilainya tidak berdasar dan menyesatkan publik.
Di akhir pernyataannya, Adheri melempar pertanyaan krusial:
“Siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan framing bahwa Golkar diintervensi gubernur?”
Jawabannya, menurut dia, terang benderang: kelompok yang kehilangan kontrol, takut Musda terbuka, dan tidak siap berkompetisi secara sehat.
Menutup pernyataannya, Adheri mengajak seluruh kader untuk kembali pada akal sehat dan disiplin berorganisasi.
“Golkar tidak diatur oleh gubernur, tidak dititipi oleh siapa pun, dan tidak bisa dipecah oleh pihak luar. Jika ingin Golkar Sumut solid, hentikan narasi konspiratif dan fokus pada konsolidasi serta Musda yang demokratis,” pungkasnya. (Imam Sarianda)
