Deli Serdang, formappel -Fasilitas kantin yang berada di bawah naungan Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Deli Serdang kini menjadi sorotan. Fasilitas yang seharusnya menjadi motor pemberdayaan internal tersebut kondisinya memprihatinkan dan diduga sengaja dibiarkan tidak berfungsi alias ‘mati suri’.
Berdasarkan pantauan di lapangan, keberadaan kantin tersebut seolah hanya menjadi pelengkap administratif semata. Ironisnya, di saat kantin internal tidak beroperasi secara layak, sebagian besar pegawai Kemenag Deli Serdang justru kerap memesan nasi kotak dari vendor luar kantor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kegiatan internal.
Fasilitas Dasar Terbengkalai
Sejumlah sumber internal mengungkapkan bahwa operasional kantin terhambat oleh masalah klasik yang tidak kunjung dibenahi. Mulai dari ketersediaan air bersih yang sering mati hingga minimnya dukungan sarana prasarana operasional dari pihak kantor.
”Situasi ini membuat kantin sulit beroperasi secara berkelanjutan. Bagaimana mau melayani pegawai jika fasilitas dasarnya saja tidak dipenuhi?” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (11/2).
Pejabat Kompak Bungkam
Dugaan adanya ketidakberesan dalam tata kelola konsumsi ini semakin menguat setelah sejumlah pejabat teras di Kemenag Deli Serdang memilih bungkam saat dikonfirmasi. Upaya awak media untuk meminta klarifikasi mengenai alasan tidak diberdayakannya kantin internal hingga saat ini tidak membuahkan hasil.
Tidak ada pernyataan resmi, bahkan jawaban normatif pun enggan diberikan oleh pihak pimpinan. Sikap diam ini lantas memicu spekulasi di kalangan publik mengenai adanya kepentingan tertentu atau keuntungan pribadi yang didapat dari kebijakan pemesanan konsumsi ke pihak luar.
Menuntut Transparansi Lembaga Publik
Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen Kemenag Deli Serdang dalam mengelola fasilitas negara dan memberdayakan Dharma Wanita. Publik menilai, pembiaran terhadap kantin kantor adalah potret buruk tata kelola internal yang jauh dari semangat transparansi dan akuntabilitas.
Apakah ada “main mata” dengan pihak vendor luar? Atau sekadar ketidakmampuan manajerial dalam mengelola fasilitas yang ada? Hingga berita ini diturunkan, kantor Kemenag Deli Serdang masih tertutup rapat untuk memberikan penjelasan.
Sesuai dengan fungsi kontrol sosial media, upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna mendesak keterbukaan informasi, mengingat Kemenag adalah institusi publik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
