Dana Hibah KPU Pakpak Bharat Rp9,3 Miliar Disorot, DPP GARANSI Siap Gempur KPK dan Kejagung RI
JAKARTA // FORMAPPEL.com –
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) menyoroti dugaan korupsi dalam penggunaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2024. Dana senilai Rp9.377.925.200 tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, bahkan terdapat indikasi mark up dan manipulasi berkas sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024.
Pimpinan Aksi GARANSI, Novrizal Taufan Nur, menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan laporan resmi sekaligus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
“Dana hibah tersebut diduga mengalami mark up. Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan temuan lapangan dan gelar aksi untuk menuntut pemeriksaan dan penelusuran yang mendalam,” ujar Novrizal di Jakarta pada Senin 9 Maret 2026.
Ia mengungkapkan bahwa rencana aksi tersebut sudah dikordinasikan dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya. “Sudah kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Insya Allah, aksi akan segera dilaksanakan,” tuturnya.
Dalam aksi yang akan datang, DPP GARANSI akan mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh serta mendorong Kejagung melakukan audit administratif dan investigatif untuk mengurai celah serta penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.
Novrizal juga berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi. “Korupsi adalah musuh negara, dan kami akan terus menyuarakan kasus ini. Tunggu saja tanggal pelaksanaan aksi kami,” tegasnya mengakhiri pernyataan. (Imam Sarianda)
