Enam Warga Dibawa dari Lahan Tani Bandar Klippa, Dugaan Oknum BKO Disorot: Pengamanan atau Pembawaan Paksa?
DELI SERDANG // FORMAPPEL.com —Peristiwa yang disebut warga menyerupai aksi “pembawaan paksa” di siang bolong mengguncang kawasan lahan pertanian Jalan Mahoni, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Jumat (10/7/2026). Enam warga yang tengah beraktivitas di lokasi dilaporkan dibawa oleh sejumlah pihak yang disebut-sebut merupakan unsur pengamanan, yang dalam keterangan warga diduga terkait dengan Bantuan Kendali Operasi (BKO) PTPN 2.
Hingga kini, keberadaan keenam warga tersebut belum diketahui secara pasti. Mereka diketahui berinisial S, RZ, B, RJ, A, dan G, yang sebagian berprofesi sebagai sopir dan pekerja lapangan.
Menurut keterangan kelompok tani setempat, kejadian bermula saat para warga sedang melakukan aktivitas cetak sawah di lahan yang selama ini mereka kelola. Situasi berubah tegang ketika puluhan orang datang ke lokasi. Warga menyebut tidak ada penjelasan terbuka ataupun upaya persuasif, melainkan keenam orang tersebut langsung dibawa keluar dari area.
“Tidak ada penjelasan ke kami. Tiba-tiba dibawa pergi. Sampai sekarang kami tidak tahu mereka di mana,” ujar salah satu sumber dari kelompok tani.
Kelompok tani juga membantah keras adanya aktivitas ilegal seperti yang sempat ditudingkan. Mereka menegaskan bahwa kegiatan di lokasi murni untuk perataan lahan pertanian agar bisa digunakan secara optimal.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan serius yang kini menjadi sorotan publik. Jika benar pihak yang datang merupakan oknum BKO, lalu dalam kapasitas apa mereka melakukan tindakan membawa warga sipil dari lokasi? Apakah tindakan tersebut bagian dari prosedur resmi, atau justru di luar mekanisme hukum yang semestinya?
Pertanyaan lain yang tak kalah krusial: apa kewenangan pihak security dalam situasi tersebut? Apakah security memiliki otoritas untuk melakukan tindakan yang oleh warga dianggap sebagai pembawaan paksa terhadap masyarakat sipil? Jika tidak, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.
Situasi di lapangan disebut semakin mencekam ketika seorang warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak nya yang berada di sekitar lokasi mengaku mendapat tekanan saat mencoba merekam kejadian. Ia menyebut sempat diancam oleh seorang pria berinisial RB yang diduga membawa benda menyerupai senjata api. Informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Peristiwa ini sontak memicu kepanikan, terutama bagi keluarga korban yang hingga kini belum mendapatkan kepastian. Tidak adanya informasi resmi mengenai siapa yang membawa, ke mana mereka dibawa, serta atas dasar hukum apa tindakan tersebut dilakukan, semakin memperkuat kekhawatiran publik.
Sejumlah pihak menilai, apabila benar terjadi tindakan membawa warga tanpa prosedur hukum yang jelas, maka hal tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai penertiban biasa. Ini berpotensi masuk dalam ranah pelanggaran terhadap kebebasan seseorang, terlebih jika disertai dugaan intimidasi.
Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan penegakan aturan seharusnya dilakukan secara terbuka, terukur, dan oleh aparat yang memiliki kewenangan jelas. Bukan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan dan kesan sewenang-wenang di tengah masyarakat.
Masyarakat dan kelompok tani kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, menelusuri keberadaan keenam warga tersebut, serta mengklarifikasi pihak-pihak yang berada di lokasi saat kejadian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam peristiwa tersebut, termasuk dari pihak PTPN 2 maupun aparat terkait. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak guna menjaga keberimbangan informasi. (Red)
