Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah
BANTEN // FORMAPPEL.com – Pengurus Wilayah Angkatan Puteri Al Washliyah (PW APA) Provinsi Banten meminta pemerintah meningkatkan langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan jemaah umrah asal Indonesia menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
Desakan tersebut disampaikan menyusul serangkaian serangan yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Insiden tersebut turut menyebabkan dua warga negara Indonesia (WNI) mengalami luka ringan. Namun, berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, kedua WNI tersebut bukan merupakan jemaah umrah.
Ketua PW Angkatan Puteri Al Washliyah Banten, Halimatur Ruhiyah, mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan langkah mitigasi yang terukur, terutama untuk memastikan keamanan perjalanan jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umrah.
Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk kemungkinan penundaan keberangkatan apabila situasi keamanan di Arab Saudi semakin memburuk.
“Ibadah umrah tentu menjadi kerinduan dan cita-cita setiap umat Islam. Namun, kita juga harus memahami bahwa dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu prinsip utama yang harus didahulukan. Jangan sampai niat baik untuk beribadah justru menempatkan jemaah dalam situasi yang membahayakan,” ujar Halimatur dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Halimatur menjelaskan, Islam mengenal prinsip _hifzh an-nafs_ atau perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat. Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih _Dar’ul mafasid muqaddam ’ala jalbil mashalih_, yang menekankan pentingnya mendahulukan pencegahan kemudaratan daripada memperoleh kemaslahatan.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perhubungan untuk terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan situasi keamanan, khususnya berkaitan dengan jalur penerbangan dan mobilitas jemaah Indonesia.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh maskapai yang melayani penerbangan umrah menggunakan rute yang aman serta menghindari wilayah udara yang memiliki potensi ancaman keamanan.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai skenario apabila eskalasi konflik semakin meningkat, termasuk kemungkinan melakukan penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah berdasarkan hasil evaluasi keamanan.
“Kami tidak meminta pemerintah terburu-buru menghentikan keberangkatan umrah. Namun, apabila situasinya semakin membahayakan, pemerintah harus berani mengambil langkah pencegahan, termasuk opsi penundaan sementara. Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Meski demikian, Halimatur mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak jemaah, khususnya mereka yang telah melunasi biaya perjalanan dan memiliki jadwal keberangkatan.
Menurutnya, pemerintah bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) perlu menyiapkan mekanisme perlindungan yang jelas, termasuk kepastian penjadwalan ulang dan penyelesaian hak keuangan jemaah apabila terjadi penundaan akibat kondisi keamanan.
“Jangan sampai jemaah menghadapi dua persoalan sekaligus. Di satu sisi mereka khawatir terhadap keselamatan, tetapi di sisi lain juga dibebani ketidakpastian biaya dan jadwal keberangkatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian,” katanya.
Lebih lanjut, Halimatur menekankan bahwa kebijakan terkait perjalanan umrah harus didasarkan pada perkembangan situasi yang terverifikasi serta penilaian keamanan dari otoritas terkait, bukan semata-mata kekhawatiran akibat meningkatnya pemberitaan konflik.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan otoritas Arab Saudi serta memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat agar calon jemaah memperoleh kepastian mengenai kondisi keamanan perjalanan.
“Pada prinsipnya, kami berharap situasi segera membaik sehingga masyarakat Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah umrah dengan aman dan tenang. Namun, jika ancaman keselamatan semakin nyata, penundaan sementara bukan berarti menghalangi ibadah, melainkan bentuk ikhtiar untuk melindungi jiwa manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam,” pungkasnya. (Imam)
