Diduga Jadi Ajang Bancaan! Proyek Jembatan Sigarantung Rp30,7 Miliar Disorot, SMP-SU Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Penyimpangan Mutu Beton dan Material
MEDAN // FORMAPPEL.com – Sahabat Mahasiswa Dan Pemuda Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Kamis, 12 November 2026. Aksi ini merupakan bentuk desakan agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Atas persoalan tersebut, Sahabat Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (SMP-SU) menyatakan sikap tegas terhadap dugaan penyimpangan dalam pembangunan Jembatan Sigarantung yang berlokasi di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan nilai anggaran mencapai Rp30,7 miliar melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Azrai menyoroti dugaan penggunaan beton yang tidak diproduksi melalui batching plant, melainkan menggunakan metode pengolahan manual dengan bantuan self-loader di lokasi proyek. Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan teknis dan audit independen untuk memastikan kesesuaian mutu beton dengan spesifikasi kontrak.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Pembangunan jembatan menyangkut keselamatan masyarakat dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang. Apabila benar terjadi ketidaksesuaian mutu material dan konstruksi, dampaknya berpotensi membahayakan pengguna jembatan. Ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti informasi dugaan penggunaan material pasir yang berasal dari aktivitas galian C tanpa izin. Dugaan tersebut perlu ditelusuri, termasuk asal-usul material, legalitas pemasok, serta kesesuaiannya dengan dokumen pengadaan dan kontrak pekerjaan.
Dalam aksi tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kasipenkum 1 Beni Purba mengatakan akan menyampaikan kepada kepada masaa aksi akak menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan dan melampirkan laporan ke PTSP secara resmi.
Sebelum membubarkan aksi massa, Azrai menegaskan proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini tidak boleh menjadi ladang bancakan bagi kepentingan segelintir oknum. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, bukan justru dipertaruhkan melalui pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi
Terlebih, pembangunan tersebut berada di kawasan strategis Danau Toba yang memiliki nilai ekologis dan pariwisata. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan baru terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Tutupnya. (Imam)
