Medan|formappel.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara memohon dan meminta atensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut yang baru pada Jumat(7/3). Terkait proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I Pekan Dolok.Kec.Dolok Masihul,Kab.Serdang Bedagai Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.6.171.492.240,00 Milyar yang di menangkan oleh PT.Marison yang diduga adanya Unsur KKN.
Yusril Mahendra mengatakan pihaknya mendesak oknum kepala UPT PUPR Tebing Tinggi dicopot, Karena diduga adanya kekurangan nilai fisik dan pengkondisian pemenang pada pengerjaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I Pekan Dolok.Kec.Dolok Masihul,Kab.Serdang Bedagai.
Kadis Pekerjaan umum dan penataan Ruang agar kiranya cepat dilakukan evaluasi, “Copot dan periksa Kepala UPTD.PUPR Tebing Tinggi dan periksa seluruh pihak terkait pengerjaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I Pekan Dolok.Kec.Dolok Masihul,Kab.Serdang Bedagai” ujar Yusril Mahendra dalam orasinya
Yusril Mahendra menyebut, dugaan adanya indikasi Korupsi tersebut merupakan kejahatan yang tidak bisa dibiarkan dengan memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
“Kami sudah lakukan investigasi lapangan diduga kuat adanya permainan kotor di UPTD.PUPR Tebing Tinggi pada pengerjaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I Pekan Dolok.Kec.Dolok Masihul,Kab.Serdang Bedagai “lanjutnya.
Harapan baru untuk PUPR Sumatera utara dengan Kepala Dinas yang baru mampu mengemban kan amanah yang di berikan oleh Gubernur Sumut Boby Afif Nasution dan mewujudkan keinginan Pak presiden Probowo subianto untuk membersihkan pejabat pejabat yang korupsi.
Dema Sumut akan melaksanakan aksi besar lagi di depan Kantor Dinas PUPR Sumut, Kejatisu, dan Mapoldasu dalam waktu dekat.
“Khusus untuk Dinas PUPR Sumut kami akan mendesak kepala Dinasnya untuk langsung berhadapan dengan kami tanpa ada alasan sedikitpun,” lanjut Mahdayan.
Dalam aksi unjuk rasa ini, mereka menyampaikan tuntutan:
1. Meminta dan Mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar membentuk Tim khusus untuk mengungkap seluruh kasus dugaan Korupsi atas Seluruh Pekerjaan Proyek i yang menganggarkan biaya Miliyar Rupiah.
2. Meminta dan Mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar Segera memanggil dan memeriksa,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),dan SeluruhPerusahaan Pemenang Tender, diduga secara bersama-sama melakukan korupsi yang sistemik dan terencana demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.
3. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut Dan Kapolda Sumut untuk Audit Investigasi dan Audit Forensik Atas Semua Proyek Pekerjaan Dilakukan Oeh satker PUPR Sumut Dan UPTD,PUPR Tebing Tinggi.Sumatera Utara diduga adanya unsur KKN.
4. Meminta Gubernur Sumatera Utara Yang Baru Pak Bobby Afif Nst, Memanggil dan Meminta Keterangan terhadap Satuan Kerja KPAJPPK, dan Pihak Perusahaan Pemanang, agar menyerahkan Dokumen Laporan hasil pekerjaan kama kami duga Laporan Hasil Pekrejaan tidak sesuai dengan Nilai Pisik Dilapangan.
5. Meminta Kadis PUPR Sumut Yang Baru Bapak Topan Obaja Putra Ginting dan Kepala UPTD.PUPR Tebing Tinggi Agar Menyerahkan Dokumen Hasil Pekerjaan Sesuai Dengan Keterbukaan Informasi Fublick.
6. Bapak Kadis PUPR Sumut Yang baru Kami Minta Agar Lakukan Pemeriksaan,Memintai Keterangan yang serius tethadap Kepala UPTD.PUPR Tebing Tinggi Dan Perusahaan Pemenang Tender terhadap diseluruh kegiatan pekerjaan Proyek yang bersumber dari APBD Sumatera Utara yang diduga adanya unsur KKN.
Setelah menyampaikan orasinya massa membubarkan diri secara damai dan berjanji akan membawa massa lebih besar lagi jika tuntutan belum di penuhi dan di laksanakan
