Langkat-Formappel. com||
Proyek pengadaan Smartboard yang menyedot anggaran dari P-APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp50 miliar. Anggaran melalui Dinas Pendidikan Langkat untuk SD, SMP Negeri, dan SMP Swasta, dinilai belum layak sarana dan prasarana pendidikan dan diduga menjadi bancakan korupsi.
Pasalnya, penggunaan Smartboard atau papan tulis interaktif di sekolah dasar (SD) di Kabupaten Langkat masih menggunakan Wifi (hotsport) melalui handpone seluler.
Hal itu diketahui tim media saat melakukan penelusuran ke sejumah SD di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Selasa (20/5/2025) siang.
“Penggunaan Smartboard sementara untuk anak kelas lV, V dan kelas Vl, dan sekola baru menerima 2 unit smart boartd. Penggunaannya masih menggunakan Wifi Hp,” ujar seorang guru SD di Desa Air Tawar Kecamatan Gebang
Kepada wartawan, guru yang mengaku lulus sertifikasi PPPK 2024 menuturkan, jika saat ini kepala sekolah sedang rapat di Dinas Pendidikan. “Kalau mau lebih jelasnya lagi bisa ketemu kepala sekolah saja,” katanya.
Ditempat yang sama, salah satu siswa dari Kelas V saat ditemui mengaku baru sekali belajar menggunankan Smart board, atau papan tulis interaktif. “Baru satu kali,” ucap siswa pria berinisial R.
Proyek pengadaan dari P-APBD 2024 Kabupaten Langkat senilai Rp50 miliar melalui Dinas Pendidikan Langkat untuk SD, SMP Negeri, dan SMP Swasta, dinilai belum layak sarana dan prasarana pendidikan dan terendus adanya dugaan korupsi.
Bahkan, walau dinas ini, sudah menjerat Kepala Dinas Pendidikan, Saiful Abdi atas dugaan korupsi rekrutment seleksi PPPK tahun 2023 oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tak mengenal jerah.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Gembira Ginting SPd saat dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengetahui persis jumlah Smartboard yang telah disalurkan. Ia pun mengarahkan wartawan agar menanyakan ke oknum PPTK dinas Pendidikan.
“Untuk total penerima ada 84 sekolah dasar dengan jumlah 200 unit smart board, karena di tiap SD ada yang mendapat satu hingga tiga unit. Sedangkan di tingkat SMP untuk Negeri dan Swasta ada 68 sekolah,” ujar M Nuh, saat ditemui wartawan di salah satu ruangan Dinas Pendidikan, Senin (19/5/2025) pagi.
Saat dimintai sejumlah oleh wartawan soal Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) penerima Smartboard, oknum mengakui sebagai PPTK di Dinas Pendidikan Langkat enggan memberikan.
“Tidak bisa diberikan, karena ada kode etik kami,” ujar M Nuh dengan terburu dan bergegas, seraya menuturkan ingin menemui pihak BPKP hadir saat itu.
Dimintai tanggapannya, pengamat pendidikan dan Ketua Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Sumut, Anton Sihombing, kepada wartawan, saat berada Stabat Langkat (20/5) “Sangat jelas pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, terkesan dipaksakan. Pengadaan alat bantu pendidikan di sekolah-sekolah diawali dari anggaran P-APBD, seolah tanpa perencanaan dan tanpa study kelayakan yang memadai,” ujarnya.
Kalau kemudian sekolah-sekolah sebagai penerima manfaat tidak siap menggunakannya, bahkan jaringan internet yang sangat dibutuhkan juga belum ada, itukan salah satu pertanda pengadaan itu seperti dipaksakan.
“Jika kemudian ada indikasi KKN dalam pengadaan barang smartboard harus diusut tuntas, siapa terlibat sebagai otak atau inisiator anggaran yang dipaksakan,” tegasnya.
Dikabarkan, terkait proyek pengadaan yang menguras P-APBD 2024 Pemerintah Kabupaten Langkat nilai fantastis Rp50 miliar di Dinas Pendidikan terendus adanya dugaan korupsi.
Gerakan masyarakat untuk transparansi (Garansi) Sumut akan menggelar aksi ke Kantor Gubernur Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaran (Kejatisu) pada Rabu 21 Mei 2025, mendesak untuk mengusut pengadaan Smartboard ini (Tolhas Pasaribu)
