Medan, formappel.com – Dugaan penyimpangan anggaran negara dalam proyek pengadaan fasilitas logistik dan pengamanan lembaga pemasyarakatan memicu reaksi keras dari kelompok mahasiswa. Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kota Medan secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam atas indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Guna menyuarakan protes tersebut, aliansi mahasiswa Islam ini berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di dua titik strategis, yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenimipas Sumut, dengan landasan hukum UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Fokus pada Kejanggalan Nilai Kontrak Tiga Proyek Pengadaan
Ketua PC HIMMAH Kota Medan, Sahmurad, membeberkan bahwa fokus tuntutan mereka didasari oleh hasil kajian terhadap tiga pos pengadaan barang bersumber dari APBN 2025 yang dinilai tidak wajar. Proyek tersebut meliputi pengadaan 415 unit rice cooker kapasitas 25 liter untuk UPT Pemasyarakatan dengan pagu fantastis Rp4,04 miliar, pengadaan 60.000 unit gembok pengaman senilai Rp56,7 miliar, serta pengadaan alat tes urin senilai miliaran rupiah.
“Kami mengindikasikan adanya permainan proyek berupa penggelembungan harga (mark-up) yang tidak wajar serta proses tender yang tidak transparan. Kuat dugaan ada keterlibatan oknum tertentu dalam mengatur proyek-proyek ini,” ujar Sahmurad dalam keterangan tertulisnya kepada pers di Medan, Sabtu (18/07/2026).
Sahmurad menegaskan bahwa gerakan moral ini murni merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat di dalam pos anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
“Uang negara yang dialokasikan untuk pemasyarakatan harus dikelola secara akuntabel, bukan justru dijadikan bancakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan celah pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Desak Audit Investigatif BPK dan Lima Poin Tuntutan
Sebagai langkah taktis, PC HIMMAH Kota Medan merumuskan lima poin tuntutan utama yang akan disampaikan kepada otoritas penegak hukum dan kementerian terkait demi memutus mata rantai dugaan kejahatan keuangan tersebut.
| Tiga Proyek APBN 2025 Sorotan Mahasiswa | Pagu Anggaran Dinilai Janggal | Fokus Desakan Hukum HIMMAH |
| Pengadaan Rice Cooker 25 Liter | Rp4.046.250.000 (Untuk 415 Unit) | Audit investigatif BPK terkait harga satuan (unit price). |
| Pengadaan Gembok Pengaman UPT | Rp56.700.000.000 (Untuk 60.000 Unit) | Transparansi rekam jejak perusahaan pemenang tender. |
| Pengadaan Alat Tes Urin Tahanan | Menyentuh Angka Miliaran Rupiah | Penyelidikan menyeluruh oleh KPK dan Kejaksaan Agung RI. |
Selain mendesak tindakan hukum dari KPK dan pencopotan pejabat struktural yang bertanggung jawab oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, massa juga menuntut adanya keterbukaan informasi publik secara rinci. Pihak kementerian diminta membuka data pembanding harga pasar atas komoditas gembok dan alat memasak yang telah dibeli tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Ditjen Pemasyarakatan di Jakarta maupun Kanwil Kemenimipas Sumut belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi terkait rincian alokasi anggaran proyek tahun 2025 serta tudingan penggelembungan harga yang dilayangkan oleh PC HIMMAH Kota Medan.
