Daerah

Deepfake, Fitnah Digital hingga Kejahatan Siber Mengintai Pelajar! Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum USU Ingatkan Bahaya AI di SMA Negeri 15 Medan

4
×

Deepfake, Fitnah Digital hingga Kejahatan Siber Mengintai Pelajar! Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum USU Ingatkan Bahaya AI di SMA Negeri 15 Medan

Sebarkan artikel ini
IMG 20261118 WA0090

 

Deepfake, Fitnah Digital hingga Kejahatan Siber Mengintai Pelajar! Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum USU Ingatkan Bahaya AI di SMA Negeri 15 Medan

fd9b2591 a4de 4478 a85e 8d627dbe749e

MEDAN // FORMAPPEL.com – Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya memberikan kemudahan di sektor pendidikan dan industri kreatif, tetapi juga memberikan sisi gelap dalam penggunaannya, dimana mulai mengubah wajah kenakalan remaja di Indonesia. Salah satu bentuk penyimpangan yang dulunya identik dengan kontak fisik di ruang publik kini beranjak  menjadi kejahatan siber berbasis manipulasi algoritma, sehingga menuntut pembaharuan mendesak pada sistem hukum nasional.

Fenomena tersebut menjadi perhatian mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 15 Medan, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan pukul 08.00–10.00 WIB ini mengangkat tema “Mengurai Pergeseran Kenakalan Remaja di Era AI dan Tantangan Hukum di Indonesia”.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh mahasiswa/i Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Dita Kartika Sari Hasibuan, Iwandi Agung Manalu, Muhammad Anggi Nasution, Muhammad Noor Wardana, Muhammad Yusril Mahendra Butar Butar, dan Nurjannah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan teknologi AI di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Alih-alih sekadar perundungan verbal konvensional, sejumlah remaja kini memanfaatkan aplikasi pembuat deepfake (manipulasi gambar dan suara berbasis AI) untuk merekayasa foto tidak senonoh teman sebayanya, menyebarkan fitnah berbasis kloning suara, hingga melakukan penipuan daring.

Para Mahasiswa/i S3 Doktor Ilmu Hukum Usu menilai, mudahnya remaja dalam mengakses perangkat lunak AI yang semakin murah dan mudah digunakan tanpa pengawasan yang cukup telah menurunkan “ambang batas” remaja untuk melakukan pelanggaran hukum dalam dunia yang di kenal dengan Dunia Siber.

“Dulu, kenakalan remaja terbatas pada lingkungan fisik seperti bolos sekolah atau perkelahian antar pelajar. Sekarang, dengan bermodal ponsel pintar atau dikenal dengan istilah Smartphone maupun handphone dan platform AI generatif, seorang remaja di kamar tidurnya bisa menciptakan kerugian reputasi dan psikologis yang masif bagi korban dalam hitungan detik,” ujar Team Penyuluhan S3 Doktor Ilmu Hukum usu, saat melakukan penyuluhan ke SMAN 15 Medan, Senin (15/11/2026).

Fenomena ini menimbulkan dilema serius bagi pembangunan hukum di Indonesia serta memberikan dampak yang sangat masif khususnya remaja di tingkat sekolah. Di satu sisi, anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Dalam status pelaku yang masih berstatus di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) serta diversi demi masa depan anak. Di sisi lain, dampak kejahatan berbasis AI sering kali bersifat permanen di ruang digital dan sulit dipulihkan dan di hapus rekam jejaknya dalam dunia digital.

Selain itu, aparat penegak hukum kerap menghadapi celah regulasi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) pada anak yang menggunakan sistem otomatisasi AI masih menjadi perdebatan di ruang sidang.

“Pembangunan hukum kita tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif atau menghukum. Diperlukan harmonisasi regulasi yang secara spesifik mengatur etika penggunaan AI bagi anak, termasuk mewajibkan penyedia platform digital menerapkan filter keamanan usia yang ketat,” tambah Hendra.

Ke depan, sinergi antara pembaruan regulasi pidana anak, penguatan literasi digital di sekolah, serta tanggung jawab pengembang teknologi menjadi kunci utama. Tanpa kerangka hukum yang adaptif terhadap laju kecerdasan buatan, sistem peradilan di Indonesia dikhawatirkan akan terus tertinggal di belakang kompleksitas kejahatan generasi digital. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *