Langkat – Formappel. Com|| Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat menuntut keadilan menggeruduk kantor DPRD dan Bupati Langkat, Senin (20/4/26) pagi. Kedatangan ribuan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat untuk mempertanyakan bantuan korban banjir dari pemerintah pusat yang hingga kini tidak terealisasi.
Ribuan massa awalnya menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Langkat. Tak berselang lama wakil rakyat Romelta Ginting, dan Eddy Wijaya, serta Donny Setha menemui massa, dan meminta perwakilan massa untuk mempersilahkan masuk ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) untuk berdiskusi dengan beberapa wakil rakyat.
Namun sayang, pertemuan dan diskusi tersebut tidak menemukan hasil memuaskan. Perwakilan massa menganggap para legislator terkesan tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat korban banjir. Karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan saat diskusi dan pertemuan dengan para wakil rakyat, perwakilan masyarakat meninggalkan ruangan tersebut.
Pertanyakan Stimulan Ekonomi Korban Banjir Yang Dijanjikan Dari Pemerintah Pusat Tidak Terealisasikan
Koordinator aksi Andika Ardiansyah kepada wartawan saat diwawancarai usai bertemu dengan anggota DPRD Langkat menjelaskan, pada pertemuan tersebut, meminta kepada DPRD Kabupaten Langkat agar membangun komunikasi dengan Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang melanda di Kecamatan Besitang, dan wilayah lainnya beberapa waktu lalu.
“Gak ada hasilnya saat bertemu dengan anggota DPRD Langkat. Persoalannya adalah penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tidak merata kepada masyarakat yang terdampak banjir. Adapun jenis bantuan yang saat itu dijanjikan berupa stimulan ekonomi, perabotan dan jaminan hidup, “terang Andika.
Rincian bantuan yang semestinya diterima masyarakat adalah stimulan ekonomi sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah), perabotan sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah), jaminan hidup/ jiwa sebesar Rp. 1.350.000 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana estimasi untuk jaminan hidup sebesar Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah) per hari selama satu bulan.
Sambungnya, kami datang kesini bukan sekali dua kali untuk minta kepastian itu. Saya pikir sudah tiga sampai empat kali datang kesini, dan kita datang bukan ada yang membiayai, “imbuhnya.
” Bahkan ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan, “ungkapnya.
Memanas Pagar Kantor Bupati Dirubuhkan
Usai menggelar aksi di kantor DPRD Langkat, massa kemudian bergerak menggeruduk kantor Bupati Langkat.
Warga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak adil dalam mendistribusikan bantuan pasca banjir. Mereka menilai ada ketimpangan dalam penyaluran bantuan, bahkan disebutkan sejumlah korban banjir tidak menerima bantuan sama sekali.
“Kami ini korban banjir, tapi ada yang tidak dapat bantuan sedikit pun. Sementara yang lain malah dapat lebih, ” ujar salah satu masyarakat pendemo.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika massa yang begitu emosi mulai mendorong dan merobohkan pagar kantor Bupati. Meskipun dikawal oleh aparat kepolisian, Satpol PP, tidak berkutik. Kemarahan masyarakat tidak terbendung, dengan mudah menjebol pertahanan penjagaan disana. Mereka hanya ingin bertemu dengan Bupati H. Syah Afandin, SH untuk mendengarkan keluh kesah dan memberi solusi kepada korban banjir.
Mobil dinas yang terlihat hendak keluar dari kantor Bupati jadi sasaran amukan massa. Kendaraan inventaris Pemkab Langkat itu dikejar dan dipaksa berhenti, hingga nyaris dirusak.
Massa menunnggu dan memaksa agar Syah Afandin segera menemui mereka. Namun dari informasi yang di terima Bupati Syah Afandin yang disapa Ondim, sedang berada di Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga. Sementara itu, aparat masi berjaga untuk mengantisipasi aksi lanjutan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi bantuan agar lebih adil dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Irwanto, perwakilan masyarakat Lingkungan XI Kampung Baru Kelurahan Pekan Besitang, kepada wartawan mengatakan bahwa hingga kini masih banyak warga terdampak banjir belum mendapatkan bantuan apapun setelah banjir melanda.
Kekecewaan warga memuncak akibat dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan stimulan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
– Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup (Jadup), yang dinilai belum merata kepada seluruh korban terdampak.
– Bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, yang dianggap tidak tepat sasaran dan terkesan pilih kasih.
– Verifikasi ulang data penerima bantuan, karena diduga terjadi ketidaksesuaian di tingkat desa atau kelurahan.
Irwanto menegaskan bahwa masyarakat Besitang hanya menuntut hak yang sama sebagai korban bencana.
“Kami datang untuk menjemput keadilan. Banyak dari kami kehilangan harta benda dan rumah rusak, tetapi sampai saat ini belum menerima bantuan stimulan. Sementara di lingkungan lain, bantuan sudah cair. Kami ingin tahu apa kriteria pemerintah dalam mendata kami,” ujar salah seorang warga. (tp110)
Editor : Tolhas Pasaribu
