Daerah

PP ISARAH DESAK PRESIDEN PRABOWO COPOT MENTERI IMIPAS AGUS ANDRIANTO

16
×

PP ISARAH DESAK PRESIDEN PRABOWO COPOT MENTERI IMIPAS AGUS ANDRIANTO

Sebarkan artikel ini

 

PP ISARAH DESAK PRESIDEN PRABOWO COPOT MENTERI IMIPAS AGUS ANDRIANTO

fd9b2591 a4de 4478 a85e 8d627dbe749e

JAKARTA // FORMAPPEL.com – Pasca klarifikasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto terhadap temuan Ombudsman RI soal polemik Lapas Kelas IIA Cibinong, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al Washliyah (PP ISARAH) menilai ada kejanggalan serius.

Ketua Umum PP ISARAH, Adheri Sitompul,yang di wawancarai 25 September 2026. Menilai klarifikasi yang disampaikan Menteri beserta jajarannya justru menunjukkan adanya dugaan konspirasi dan upaya pengkondisian ruangan yang sebelumnya telah disurvei oleh Ombudsman RI.

“Video klarifikasi yang ditampilkan ke publik itu sendiri bisa menjadi bukti adanya pengkondisian areal. Ini tindakan konspiratif untuk menutupi fakta yang ada,” tegas Adheri Sitompul.

Menurutnya, tidak mungkin seorang menteri yang sudah satu tahun menjabat tidak mengetahui adanya fasilitas super mewah di dalam Lapas Cibinong hasil temuan Ombudsman RI. Jika memang tidak tahu, maka itu adalah bentuk kelalaian berat dalam supervisi dan pengawasan terhadap bawahan.

“Kelalaian ini membahayakan kepercayaan publik terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan memberantas korupsi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, PP ISARAH mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mengganti Menteri IMIPAS Agus Andrianto, karena dinilai bertentangan dengan semangat Presiden dalam menumpas perilaku koruptif.

Sementara itu, Ketua PW ISARAH Sumatera Utara, Abdul Thaib Siahaan, meminta Komisi XIII DPR RI tidak diam.

“Temuan Ombudsman RI adalah pintu masuk untuk membongkar bobroknya Lapas. Komisi XIII punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk memproses ini. Jangan hanya live service dan sidak formalitas ke publik,” ujar Abdul Thaib Siahaan.

Ia juga mendesak agar dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan di Lapas se-Indonesia, untuk memastikan apakah bangunan tersebut bersumber dari APBN atau diduga berasal dari uang narapidana. (Imam Sarianda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *