Jakarta| Gerakan Mahasiswa Riau (GEMARI) Jakarta kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (13/11/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti mandeknya penanganan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan nilai mencapai Rp486 miliar.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung Merah Putih Jakarta itu diwarnai dengan seruan agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Massa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk dengan tulisan seperti “ SF Hariyanto Kebal Hukum Atau KPK RI Tidak berni ?”, “ KPK RI : periksa,tangkap dan Penjarakan Sf hariyanto diduga kuat korupsi 486 Miliar ”
KPK Dinilai Diam dan Kehilangan Keberanian
Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, dalam orasinya menilai KPK kini mulai kehilangan keberaniannya dalam mengusut kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Menurutnya, sikap diam lembaga antirasuah terhadap dugaan korupsi SF Hariyanto menjadi pertanyaan besar di tengah publik.
“Sudah tiga kali kami turun ke jalan, tapi KPK tetap tidak bergeming. Ada apa dengan KPK hari ini? Jangan-jangan lembaga ini sudah tidak independen lagi,” ujar Kori di lokasi aksi.
Ia menegaskan, GEMARI Jakarta tidak sedang mencari sensasi, melainkan berupaya mengingatkan KPK agar kembali pada semangat awal reformasi dan pemberantasan korupsi.
“KPK dulu adalah simbol harapan rakyat. Tapi kini, publik melihat ada ketimpangan. Kalau rakyat kecil bisa ditangkap dengan cepat, kenapa pejabat tinggi seperti SF Hariyanto justru tidak tersentuh?” tegasnya.
Soroti Lemahnya Penegakan Hukum di Daerah
Dalam pernyataannya, Kori juga menyinggung lemahnya penegakan hukum di daerah, terutama dalam kasus-kasus proyek besar yang diduga bermasalah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Menurutnya, indikasi penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek di Riau sudah menjadi rahasia umum, namun KPK belum menunjukkan langkah konkret.
“Kami melihat KPK tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus OTT di Dinas PUPR Riau adalah bukti bahwa masih ada jaringan besar yang belum terungkap. Kami menduga ada benang merah antara proyek-proyek itu dengan SF Hariyanto,” katanya.
Aksi tersebut juga menjadi kritik keras terhadap lemahnya moral penegakan hukum di Indonesia. GEMARI Jakarta menilai, sikap pasif KPK bisa menurunkan kepercayaan publik dan merusak wibawa lembaga itu sendiri.
Seruan ke Presiden Prabowo: Evaluasi Kinerja KPK
Di sela aksi, GEMARI Jakarta juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga antirasuah.
Mereka menilai, Presiden perlu memastikan agar KPK benar-benar bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu.
“Kami percaya pada komitmen Presiden Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih. Tapi jika KPK terus diam terhadap kasus besar, maka reformasi hukum akan kehilangan maknanya,” ujar Kori.
Ia menambahkan, aksi di depan KPK ini bukanlah yang terakhir. GEMARI Jakarta berjanji akan terus mengawal isu-isu korupsi di Riau dan mendorong penegakan hukum yang adil.
Aksi Damai, Pesan Tegas
Aksi Jilid III GEMARI Jakarta berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah membacakan pernyataan sikap di hadapan Gedung KPK.
Di akhir aksinya, Kori menegaskan bahwa GEMARI Jakarta akan terus mengingatkan KPK agar tidak menjadi lembaga yang kehilangan arah.
“Kami datang untuk mengingatkan, bukan untuk memusuhi. KPK harus berani, harus adil, dan jangan tebang pilih. Keadilan itu milik semua, bukan hanya milik mereka yang berkuasa,” tutup kori
