GPN Ultimatum BGN: Hentikan Skema MBG yang Berpotensi ‘Menyingkirkan’ Mitra di Tengah Jalan
DELI SERDANG // FORMAPPEL.com –
Garda Pangan Nusantara (GPN) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji secara komprehensif rencana perubahan skema insentif dan penerapan sistem grading Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para mitra yang selama ini telah berinvestasi dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul berkembangnya wacana penyesuaian skema insentif dan penerapan sistem grading Dapur MBG yang tengah menjadi perhatian para pengelola dapur di berbagai daerah di Indonesia dan diperkirakan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional mitra penyelenggara.
Berdasarkan berbagai aspirasi dan masukan yang diterima Garda Pangan Nusantara dari sejumlah pengelola dapur di berbagai kabupaten dan kota, masih terdapat ketimpangan jumlah penerima manfaat antar dapur MBG. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja, kapasitas layanan, dan potensi pencapaian kinerja setiap dapur berada pada posisi yang tidak setara.
Direktur Eksekutif Garda Pangan Nusantara, Junaidi Malik, S.H., C.Ht, mengatakan bahwa para mitra penyelenggara telah menunjukkan komitmen luar biasa dengan mengeluarkan modal, menyediakan sarana dan prasarana, merekrut tenaga kerja, serta mengorbankan waktu dan tenaga demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami memahami bahwa evaluasi dan penyempurnaan tata kelola program adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai para mitra yang telah berkorban banyak untuk menyukseskan Program MBG justru terkesan dikorbankan di tengah jalan akibat perubahan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan,” ujar Junaidi Malik, Selasa 7/7/2026.
Menurutnya, penerapan sistem grading dan insentif yang hanya didasarkan pada jumlah porsi berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila pemerintah belum terlebih dahulu melakukan pemerataan jumlah penerima manfaat.
”Ada dapur yang melayani 3000. (tiga ribu) penerima manfaat, sementara ada dapur lain yang hanya melayani 1000 ( seribu) penerima manfaat. Perbedaan ini bukan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan pengelola, melainkan dipengaruhi oleh distribusi sasaran yang belum merata. Karena itu, sebelum menerapkan sistem penilaian, pemerintah perlu memastikan adanya pemerataan penerima manfaat sesuai dengan jumlah dapur yang tersedia di setiap kecamatan,” tegasnya.
Garda Pangan Nusantara mendukung setiap upaya evaluasi dan peningkatan tata kelola Program MBG. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing dapur.
Garda Pangan Nusantara juga mendorong BGN untuk membuka ruang dialog bersama para mitra penyelenggara guna mencari formulasi terbaik yang mengedepankan prinsip win-win solution, sehingga keberlanjutan Program MBG tetap terjaga dan semangat kemitraan tidak luntur.
”Program MBG adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Pemerintah dan mitra harus berjalan beriringan. Jangan sampai semangat gotong royong yang telah dibangun sejak awal justru melemah karena para mitra merasa ditinggalkan atau diperlakukan tidak adil. Mitra yang telah mengorbankan modal, waktu, dan tenaga demi menyukseskan program ini harus mendapatkan kepastian, keadilan, dan penghargaan atas kontribusinya,” tutup Junaidi Malik. (Red)
