Medan, formappel.com – Dugaan pengelolaan anggaran yang tidak transparan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kian menggelinding dan menjadi sorotan tajam publik.
Sikap Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu, Ahmad Fadly Rangkuti, ST, M.Kom, yang memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi resmi meski telah berulang kali dikonfirmasi oleh awak media, memicu pertanyaan besar dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda.
Merespons hal itu, Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kota Medan menilai sikap tidak responsif tersebut justru memperkuat kecurigaan publik terkait adanya indikasi praktik KKN di instansi terkait. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, segera turun tangan mengaudit penggunaan anggaran tersebut.
Rincian Pos Anggaran APBD 2024 yang Disorot
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan masyarakat dan dokumen kajian aktivis, terdapat sejumlah pos anggaran di Dinas Kominfo Labuhanbatu yang dinilai janggal, tidak realistis, serta terindikasi mengalami penggelembungan (mark-up) nilai komoditas.
Beberapa poin anggaran yang dipertanyakan di antaranya:
Pengembangan Sistem: Biaya penggandaan aplikasi sistem PC dengan fitur sederhana serta pembaruan (updating) website resmi yang menelan dana sebesar Rp 148.500.000.
Infrastruktur Jaringan: Belanja sewa jaringan internet untuk data center yang mencapai Rp 283.008.000.
Publikasi & Media: Belanja cetak baliho, spanduk, beserta biaya pemasangannya yang menyedot anggaran hingga Rp 258.939.797, termasuk alokasi dana iklan serta kerja sama pemberitaan dengan media online, cetak harian/mingguan, serta media televisi.
Nilai akumulatif dari program-program tersebut dianggap tidak sebanding dengan output atau asas manfaat nyata yang dirasakan oleh jalannya roda pemerintahan maupun masyarakat luas.
Desakan Copot Kadis dan Tantangan Kepemimpinan Bupati
Selain kinerja Kepala Dinas, sorotan tajam juga diarahkan langsung kepada performa Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Asmita. Publik, khususnya kader HIMMAH, menilai kepala daerah belum menunjukkan langkah konkret dan ketegasan dalam membenahi tata kelola birokrasi yang bersih di jajarannya.
Bahkan, muncul persepsi negatif di tengah masyarakat yang menduga adanya pembiaran atau perlindungan terhadap oknum pejabat yang terindikasi bermasalah.
“Masyarakat menantang Bupati Labuhanbatu agar segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kadis Kominfo. Jika kepala daerah memilih diam tanpa melakukan evaluasi, hal ini wajar membuat publik berspekulasi negatif tentang adanya aliran upeti di balik layar,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dengan nada geram, Jumat (10/7/2026).
Hingga berita ini diturunkan, desakan dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat agar kasus ini diusut tuntas secara hukum terus mengalir. Hal ini dinilai penting demi memulihkan kepercayaan publik (public trust) terhadap integritas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dinilai sedang mengalami krisis legitimasi sosial akibat isu korupsi.
