MEDAN – Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp1 Miliar hanya untuk kebutuhan pengadaan air mineral dalam periode satu tahun menuai gelombang kritik. Kebijakan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai asas kewajaran, dasar perhitungan teknis, serta transparansi penggunaannya di lapangan.
Merespons keresahan publik, Ketua Wilayah Pemuda Wasathiyah Kota Medan, Ma’ruf Denhas Daulay, S.H., mendesak jajaran Pemko Medan untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan uang rakyat bukan sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi ini sangat penting agar masyarakat dapat menilai sendiri asas kewajaran dari belanja tersebut berdasarkan data yang lengkap dan valid, bukan sekadar asumsi,” ujar Ma’ruf kepada awak media di Kota Medan, Sabtu (20/6).
Tuntut Rincian Volume: Pemuda Wasathiyah Minta TAPD Buka Kartu
Sebagai praktisi hukum, Ma’ruf meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan tidak bersembunyi dan segera membeberkan cetak biru (blueprint) pengadaan logistik tersebut ke ruang publik.
Ada tiga poin krusial yang dituntut oleh Pemuda Wasathiyah untuk dibuka secara transparan:
-
Volume Pengadaan: Berapa jumlah karton, galon, atau botol air mineral yang dibeli dengan uang Rp1 miliar tersebut.
-
Intensitas Kegiatan: Rincian jumlah agenda rapat, seremoni, atau kegiatan kedinasan yang dinilai sah membutuhkan konsumsi sebanyak itu.
-
Mekanisme Penyusunan: Dasar analisis beban kebutuhan yang digunakan TAPD saat menyetujui pos anggaran tersebut di APBD.
Ingatkan Pemko Medan: Setop Pasif dan Biarkan Spekulasi Liar
Lebih lanjut, Pemuda Wasathiyah mengingatkan agar pemangku kebijakan di Pemko Medan tidak bersikap pasif atau mengabaikan kritik ini sebagai angin lalu. Penjelasan yang rasional dan berbasis data dinilai sebagai bagian integral dari asas akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Analisis Tuntutan Akuntabilitas Publik Belanja Logistik
| Pos Belanja Sorotan | Nilai Anggaran | Tuntutan Transparansi Publik |
| Pengadaan Air Mineral Kedinasan | Rp1.000.000.000,- (1 Tahun) | Audit volume fisik, rincian daftar vendor pemenang tender, dan daftar log rapat. |
Ma’ruf menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dipandang secara sempit sebagai serangan politik praktis, melainkan momentum evaluasi bagi jajaran pemko untuk menunjukkan komitmen bersih-bersih mereka di hadapan warga Medan.
“Jangan sampai membiarkan spekulasi terus berkembang di masyarakat. Polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Medan untuk menyampaikan rincian penggunaan anggaran secara terbuka, sehingga kritik dan pertanyaan dapat dijawab dengan data yang dapat diverifikasi,” pungkas Ma’ruf menutup keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemko Medan maupun bagian umum sekretariat daerah belum memberikan keterangan resmi terkait detail realisasi anggaran pengadaan air mineral senilai Rp1 miliar tersebut. Publik kini menunggu apakah uang rakyat tersebut benar-benar mengalir untuk kebutuhan dinas atau justru menguap tanpa pertanggungjawaban yang logis.
