Medan, formappel.com – Indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame di Kota Medan memicu reaksi keras dari kelompok mahasiswa dan pemuda. Aliansi Sahabat Mahasiswa Dan Pemuda Sumatra Utara (SMP-SU) secara resmi mengumumkan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Selasa, 28 Juli 2026, guna membongkar dugaan praktik korupsi dan manipulasi pajak di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh hasil penelusuran dan investigasi lapangan tim SMP-SU yang menemukan dugaan persekongkolan antara oknum pejabat internal dengan sejumlah pengusaha reklame.
Sebut Modus Surat Tunggakan dan Negosiasi di Bawah Tangan
Berdasarkan hasil investigasi dan kajian tim hukum SMP-SU, dugaan permainan pajak reklame ini diduga kuat dikendalikan oleh seorang oknum pejabat berinisial AK (alias AKIM) yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Reklame Bapenda Kota Medan. Oknum tersebut ditengarai menjadi aktor utama dalam skema manipulasi nilai retribusi yang berpotensi merugikan keuangan daerah dalam skala besar.
Modus operansi yang dijalankan diduga bermula saat oknum AKIM menyurati perusahaan-perusahaan pemilik reklame yang menunggak pembayaran pajak. Namun, alih-alih melakukan penindakan tegas atau penyegelan sesuai regulasi, oknum tersebut justru diduga mengajak para pengusaha bernegosiasi guna memuluskan operasional papan reklame di lapangan.
“Bukannya menegakkan aturan, oknum tersebut diduga mengajak pengusaha bernegosiasi agar reklame tetap berdiri bebas, meski melanggar aturan ukuran, zona lokasi, maupun perizinan. Dana hasil ‘kompromi’ tersebut kami duga kuat tidak masuk ke kas daerah, melainkan mengalir untuk kepentingan pribadi,” ungkap perwakilan SMP-SU dalam keterangannya di Medan.
“Praktik jahat ini kami duga tidak hanya terjadi di satu dua titik, melainkan mencakup ratusan titik papan reklame setiap bulannya di wilayah Kota Medan.”
Beberkan Temuan Pemotongan Setoran Retribusi
SMP-SU turut membeberkan salah satu contoh kasus konkret dugaan pemotongan nilai retribusi. Pada papan reklame yang berlokasi di Rumah Sosial Jalan Pancing, anggaran retribusi yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai lebih dari Rp27 juta. Namun, berdasarkan data yang dihimpun, jumlah yang disetorkan diduga hanya berada di kisaran Rp7 juta.
| Lokasi & Titik Sorotan | Estimasi Retribusi Resmi | Indikasi Nilai Disetor | Potensi Kebocoran / Selisih |
| Papan Reklame Rumah Sosial (Jl. Pancing) | Lebih dari Rp27.000.000 | Angka Diduga Rp7.000.000 | Kurang lebih Rp20.000.000 per titik |
| Ratusan Titik Reklame Lainnya di Medan | Berpotensi Mencapai Miliaran/Bulan | Bervariasi (Diduga Di-mark-down) | Akumulasi kebocoran PAD secara masif |
Melihat besarnya dampak kebocoran PAD terhadap pembangunan Kota Medan, SMP-SU mendesak Wali Kota Medan dan aparat penegak hukum (Kejaksaan maupun Kepolisian) untuk segera turun tangan memeriksa oknum-oknum yang terlibat di lingkungan Bapenda Medan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kota Medan maupun oknum pejabat berinisial AKIM belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi resmi terkait tudingan manipulasi pajak dan rencana aksi demonstrasi yang dilayangkan oleh SMP-SU.
