Medan, formappel.com – Proyek pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan yang digadang-gadang menjadi solusi transportasi massal modern kini mulai menuai keluhan dari masyarakat. Proses pengerjaan fisik yang sedang berlangsung memicu kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama, yang diperparah oleh munculnya genangan air serta minimnya pengaturan lalu lintas di lapangan.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah) Wilayah Sumatera Utara, Amaluddin Hasibuan. Menurutnya, situasi lalu lintas di kawasan vital seperti Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, dan sekitarnya semakin semrawut dalam beberapa pekan terakhir.
Jalur Alternatif Ditutup, Kendaraan Menumpuk
Amaluddin mengungkapkan bahwa penutupan sejumlah jalan alternatif yang selama ini berfungsi sebagai jalur pengurai kepadatan menjadi pemicu utama penumpukan kendaraan di jalur utama.
“Sudah hampir satu bulan kondisi ini terjadi sejak pembangunan jalur BRT di Jalan Gatot Subroto. Jalan alternatif banyak yang ditutup sehingga kendaraan menumpuk di ruas utama,” ujar Amaluddin kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).
Situasi di lapangan kian pelik akibat tingginya intensitas hujan yang melanda Kota Medan belakangan ini. Proyek pembangunan diduga berdampak pada sistem drainase sekitar, menyebabkan genangan air yang memperlambat laju kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Amaluddin menyebutkan, di beberapa titik, air dari area proyek justru dialirkan ke badan jalan. Hal ini membuat permukaan aspal menjadi licin dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Ketika hujan turun, genangan air bertambah. Ada titik-titik yang airnya mengalir ke badan jalan. Ini membuat jalan menjadi rawan dilintasi, khususnya bagi pengendara sepeda motor,” tambahnya.
Minim Kehadiran Petugas Dishub di Titik Macet
Di tengah kesemrawutan tersebut, masyarakat mengeluhkan minimnya kehadiran petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) maupun aparat kepolisian untuk mengurai arus lalu lintas. Beban pengaturan jalan dinilai hanya bertumpu pada petugas proyek yang memiliki keterbatasan wewenang dan kapasitas dalam manajemen lalu lintas skala besar.
“Yang terlihat hanya petugas proyek. Sementara petugas lalu lintas atau Dishub hampir tidak terlihat untuk membantu mengurai kemacetan. Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat,” kritik Amaluddin.
Dukung Jangka Panjang, Keluhkan Dampak Jangka Pendek
Meski melayangkan kritik keras, Amaluddin yang juga seorang akademisi yang tengah menempuh pendidikan S2 di Univa Medan ini menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak proyek BRT Mebidang. Warga Medan dinilai sangat mendukung modernisasi transportasi massal demi kemajuan kota di masa depan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pembangunan tidak boleh hanya diukur dari selesainya infrastruktur fisik, melainkan juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola dampak sosial dan teknis yang muncul selama proses pengerjaan.
“Keluhan masyarakat ini merupakan hal yang wajar sebagai respons dari sebuah pembangunan. Karena itu Pemko Medan harus memperkuat koordinasi antarinstansi agar berbagai persoalan yang muncul selama pembangunan BRT Mebidang dapat segera diatasi,” tegasnya.
Rekomendasi Solusi untuk Pemerintah
Menurut Amaluddin, dampak negatif dari proyek skala besar ini sebenarnya dapat diminimalkan jika pemerintah daerah dan pihak pengembang bersikap lebih proaktif. Ia menyarankan beberapa langkah mitigasi konkret yang harus segera diambil:
-
Manajemen Lalu Lintas yang Terencana: Mengevaluasi kembali penutupan jalur alternatif dan menyediakan rute pengalihan yang lebih efektif.
-
Penempatan Personel secara Masif: Menurunkan petugas Dishub dan Satlantas secara konsisten di titik-titik rawan kemacetan, terutama pada jam sibuk.
-
Perbaikan Drainase Jembatan/Proyek: Memastikan sistem drainase sementara di area proyek berfungsi dengan baik agar air tidak meluap ke badan jalan.
-
Pengaturan Parkir Ketat: Menertibkan parkir liar di sekitar area proyek yang berpotensi mempersempit ruang jalan.
“Kami yakin masyarakat sangat mendukung pembangunan BRT ini. Tapi tugas pemerintah bukan hanya membangun infrastrukturnya. Pemerintah juga harus membantu masyarakat melewati masa pembangunan ini dengan baik agar tidak stres karena dampak yang ditimbulkan,” pungkas Amaluddin.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap Pemerintah Kota Medan, Dinas Perhubungan, kontraktor pelaksana, dan pihak kepolisian dapat segera duduk bersama demi membangun koordinasi yang lebih kuat di lapangan.
