Medan, formappel.com – Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali kedatangan tamu tak diundang yang membawa “kado” berupa laporan dugaan korupsi, Rabu (6/5). Kali ini, giliran Generasi Muda Bersuara (GMB) yang “bernyanyi” lantang, mendesak penegak hukum untuk mengaudit aroma tidak sedap dari sejumlah proyek pembangunan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Medan tahun anggaran 2025.
Koordinator Aksi, M. Yudistira, membeberkan daftar belanja pembangunan yang nilainya cukup fantastis namun diduga menjadi ladang basah praktik rasuah. Sorotan utama tertuju pada proyek renovasi Gedung Laboratorium Gizi yang menelan anggaran hampir Rp13 miliar—sebuah angka yang menurut massa aksi tidak tercermin dari kondisi fisik bangunan yang sebenarnya.
Daftar Proyek “Miliaran” yang Dicurigai Tak hanya urusan gizi, GMB juga merinci tiga proyek pemeliharaan gedung lainnya yang diduga bermasalah:
-
Pemeliharaan Gedung Direktorat (Jurusan Kebidanan & Gigi) senilai Rp3,2 miliar.
-
Pemeliharaan Gedung Jurusan Keperawatan senilai Rp1,1 miliar.
-
Proyek “Wisata” Pemeliharaan Prodi Kebidanan di Taput yang mencatat angka Rp1,07 miliar.
Anggaran Pendidikan atau Anggaran Pesta? Yudistira dengan gaya sarkasnya mengingatkan bahwa uang negara yang dikucurkan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan bukanlah “uang kaget” yang bisa dibagi-bagi tanpa transparansi. GMB menuntut agar Kejatisu tidak sekadar memajang laporan mereka di rak, tetapi segera memanggil pimpinan Poltekkes Medan, PPK, hingga rekanan proyek yang terlibat.
“Jangan main-main dengan anggaran pendidikan. Kami minta pimpinan Poltekkes segera diperiksa. Jangan sampai fasilitas kesehatan kita bagus di atas kertas, tapi rapuh di lapangan,” tegas Yudistira di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Ancaman Aksi Lanjutan Setelah puas berorasi selama satu jam, massa secara resmi menyerahkan berkas temuan lapangan ke bagian PTSP Kejatisu. Namun, mereka tidak pulang untuk beristirahat. GMB menebar ancaman akan membawa gelombang massa yang lebih besar jika laporan tersebut hanya dijadikan “kertas penghias” meja jaksa tanpa ada progres pemanggilan pihak terkait.
Hingga saat ini, pihak Poltekkes Kemenkes Medan belum memberikan tanggapan resmi mengenai “serangan” aspirasi ini. Publik kini menanti, apakah Kejatisu akan bergerak cepat, atau laporan ini akan bernasib sama dengan laporan-laporan “pendalaman” lainnya yang sering kali lenyap tertelan waktu.
