Jakarta,formappel.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) meminta Kapolri mencopot Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir. Keduanya dinilai tidak mampu memberantas peredaran narkoba hingga memicu kemarahan besar di tengah masyarakat.
“Kemarahan masyarakat Panipahan adalah bukti nyata buruknya kinerja Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya,” tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, dalam keterangannya, Minggu (12/4).
Menurut Sukri, maraknya peredaran narkoba yang membuat warga geram merupakan indikasi lemahnya pengawasan dan penindakan dari pihak kepolisian setempat.
“Ini bukti bahwa lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian, sehingga tak heran masyarakat mengamuk. Kehadiran negara melalui aparat seharusnya memberikan rasa aman, namun justru terkesan membiarkan narkoba merajalela,” tambahnya.
GARANSI menilai, jika kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin runtuh. Oleh karena itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan tegas.
“Kami meminta Kapolri bertindak cepat. Jika terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tugas, maka pergantian personel adalah jalan terbaik demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” ujar Sukri.
Lebih lanjut, Sukri mengakui bahwa pihaknya saat ini berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
“Ini sedang kita konsolidasikan dengan teman-teman aktivis, tunggu saja tanggal mainnya,” pungkas Sukri.
Konfirmasi Pihak Kepolisian
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hilir belum memberikan tanggapan terkait tuntutan tersebut. Saat dimintai keterangan melalui aplikasi pesan, keduanya belum merespons.
