Jakarta, formappel.com – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Sukri Soleh Sitorus, mengimbau seluruh kader HIMMAH dan elemen mahasiswa agar tidak mudah terhasut ajakan aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II” yang digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Sukri menilai bahwa gerakan tersebut perlu dicermati secara mendalam karena diduga berpotensi ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu dan tidak semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, serta tidak disusupi agenda-agenda tersembunyi yang dapat merugikan kepentingan bangsa,” ujar Sukri.
Menurutnya, seruan aksi yang mengusung tema “Reformasi Jilid II” memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah berbagai upaya pemerintah menjalankan program-program strategis nasional.
“Kami mengamati perkembangan gerakan BEM SI belakangan ini. Seruan ‘Reformasi Jilid II’ yang mereka gaungkan bukan tanpa tanda tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru diarahkan untuk menghambat berbagai kebijakan pemerintah yang sedang berupaya memperkuat kedaulatan bangsa, bukan semata-mata memperbaiki keadaan,” katanya.
Sukri menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, antara lain penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, Program Makan Bergizi Gratis, serta pengelolaan sistem ekspor-impor yang terintegrasi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Tekanan terhadap pemerintah sering kali dibungkus dalam narasi yang seolah-olah merupakan suara rakyat. Karena itu, mahasiswa perlu lebih kritis dan objektif dalam melihat setiap isu yang berkembang,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kesalahan pemerintah semata.
“Kondisi ekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, memiliki faktor yang kompleks. Ada berbagai dinamika global maupun domestik yang turut memengaruhi. Karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif agar tidak terjebak pada kesimpulan yang terburu-buru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukri mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap menjaga marwah intelektual dan tidak terjebak dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum.
“Jangan sampai niat menyampaikan aspirasi yang mulia berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat luas. Sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit aksi massa yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik maupun ekonomi,” tegasnya.
Sukri juga mempertanyakan sejauh mana kajian akademik dan validitas data yang menjadi dasar tuntutan aksi tersebut.
“Jika ingin membangun bangsa, kritik harus disertai solusi. Dialog konstruktif, diskusi ilmiah, dan penyampaian gagasan yang konkret jauh lebih bermanfaat dibandingkan narasi yang berpotensi memicu konflik dan polarisasi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sesuai dengan instruksi Ketua Umum PP HIMMAH, Sukri mengajak seluruh jajaran HIMMAH mulai dari tingkat Wilayah, Cabang, hingga Komisariat untuk tetap waspada, cermat dalam menyaring informasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang belum tentu sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah reformasi cara berpikir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta persatuan dalam mengawal pembangunan nasional. Jadilah generasi yang kritis, objektif, dan bijaksana demi menjaga stabilitas serta kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
