Asahan//Formappel.com – Dugaan korupsi dan sistem kerja yang tidak profesional menyeruak di Kantor Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Informasi ini mencuat setelah investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (LSM Gemmako) bersama awak media, Rabu (11/12/2024).
Wukir, Kepala Desa Pulau Pule, tidak ditemukan di kantornya saat dikonfirmasi. Ketika didatangi ke rumahnya, ia juga tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon pun tidak mendapatkan respons. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa Kepala Desa berusaha menghindar dari pertanyaan terkait pengelolaan dana desa.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gemmako, Dodi Antoni, mengungkapkan bahwa kantor desa tersebut menunjukkan kinerja yang buruk. Pelayanan publik dinilai lamban, dengan jam operasional dimulai pukul 09.00 WIB, dan transparansi anggaran desa sangat rendah.
“Kami menemukan indikasi bahwa anggaran APBDes Tahun 2023 dan 2024 yang bernilai miliaran rupiah tidak dikelola secara transparan. Bahkan, kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa tersebut tidak terlihat keberadaannya. Berdasarkan informasi warga, diduga BUMDes dikelola oleh pihak keluarga perangkat desa, yang jelas-jelas melanggar aturan,” ujar Dodi Antoni.
Ia juga mendesak Kejaksaan Negeri Kisaran, Dinas Inspektorat, dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Asahan untuk segera turun tangan memeriksa seluruh perangkat desa, terutama Kepala Desa Wukir.
“Periksa semua pihak yang terlibat, terutama Kepala Desa, karena ada dugaan kuat uang negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Dodi.
Kantor Desa Kumuh dan Infrastruktur Memprihatinkan
Selain dugaan korupsi, kondisi fisik Kantor Desa Pulau Pule juga menjadi sorotan. Bangunan kantor terlihat tidak terawat, sementara jalan menuju desa rusak parah dengan banyak lubang yang membahayakan pengendara.
“Masyarakat yang melintasi jalan desa ini mengeluhkan kondisi tersebut. Bahkan, banyak pengendara yang mengeluh sakit pada bagian tubuh akibat jalan yang berlubang dan tidak diperbaiki,” tambah Dodi.
LSM Gemmako bersama awak media berharap agar pihak-pihak terkait segera menindaklanjuti laporan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dinilai penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat.(Tim/FMP)
