Lubuk Pakam, formappel.com – Kebijakan dan pernyataan Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memicu polemik panas di tengah masyarakat bawah. Langkah sang Bupati yang secara gamblang memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan hanya bagi kawasan yang patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai diskriminatif dan memicu ketimpangan sosial.
Kritik pedas tersebut dilayangkan oleh Ketua Wilayah Pemuda Wasathiyah Kabupaten Deli Serdang, Jaya Suprada, S.Pd. Ia menilai logika berpikir kepala daerah tersebut sangat tidak tepat dan melukai rasa keadilan publik yang memiliki hak setara atas fasilitas negara.
Polemik ini bermula dari beredarnya rekaman wawancara Bupati Asri Ludin Tambunan yang menyatakan perbaikan jalan akan diarahkan ke kawasan dengan kontribusi pajak yang baik, salah satunya di Desa Paluh Gelombang, Kecamatan Percut Sei Tuan.
“Paluh Gelombang selama ini PBB-nya bagus, tentu pembangunan kita arahkan ke sana. Kita kan sekarang membangun pakai APBD sendiri karena transfer dana dari pusat berkurang… Kalau pajak daerahnya tidak cukup, pembangunan apa yang mau kita kerjakan,” ujar Bupati Deli Serdang dalam rekaman tersebut, memprotes warga yang kerap mengeluh tanpa bayar pajak.
Sentil Anggaran “Mewah” Miliaran: Pajak Rakyat Buat Siapa?
Merespons pembelaan sepihak sang Bupati terkait keterbatasan dana APBD, Pemuda Wasathiyah Deli Serdang langsung membongkar tumpukan data penganggaran daerah. Jaya Suprada membeberkan sejumlah alokasi anggaran fantastis Pemkab Deli Serdang yang dinilai kontradiktif dan tidak menyentuh kepentingan langsung rakyat kecil.
Berikut adalah daftar anggaran miliaran rupiah yang disorot tajam oleh Pemuda Wasathiyah:
-
Hibah ke Instansi Luar: Pengucuran dana APBD Deli Serdang sebesar Rp1,5 Miliar untuk renovasi Mapolrestabes Medan.
-
Pesta Seremonial: Biaya pelaksanaan HUT APKASI yang menelan anggaran hingga Rp6 Miliar.
-
Bimtek Berulang: Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur yang digelar berkali-kali di Berastagi Cottage.
-
Serapan Pameran: Alokasi anggaran pameran pelaku usaha yang mencapai Rp1,9 Miliar.
“Kalau rakyat kecil diminta memaklumi jalan rusak karena alasan pajak, lalu masyarakat juga berhak bertanya, anggaran daerah selama ini sebenarnya diprioritaskan untuk siapa? Kontribusi pajak apa yang diberikan instansi seperti Polrestabes Medan sehingga mendapatkan dana hibah miliaran di tengah hancurnya jalan-jalan di Deli Serdang?” cecar Jaya Suprada kepada wartawan, Minggu (14/6).
Atas kejanggalan skala prioritas anggaran tersebut, Pemuda Wasathiyah secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk segera turun tangan memeriksa pengelolaan APBD Deli Serdang.
Kontras Sosial: Bandingkan Anggaran Seremonial dengan Balita Bocor Jantung
Kritik terhadap Pemkab Deli Serdang semakin menggelinding bak bola salju saat warga membandingkan loyalnya pemerintah menggelontorkan miliaran rupiah untuk acara seremonial dengan lambatnya penanganan kasus kemanusiaan di lapangan.
Salah satu contoh pilu yang diangkat adalah kisah Arisha Zainaba, seorang balita asal Kecamatan Patumbak yang harus berjuang melawan penyakit jantung bocor. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, respons dan bantuan pengobatan dari jajaran Pemkab Deli Serdang dinilai sangat lambat dan birokratis, hingga akhirnya sang balita terpaksa diselamatkan melalui donasi swadaya para dermawan.
“Banyak masyarakat yang kemudian bertanya secara sinis, apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak yang besar sehingga tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah?” tutur Jaya dengan nada geram.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak penasihat ataupun humas Pemkab Deli Serdang belum memberikan klarifikasi resmi atau tanggapan lanjutan mengenai gelombang protes atas pernyataan komparasi pajak dan infrastruktur jalan tersebut.
