Langkat- Formappel. com||Sehubungan dengan tidak kondusifnya dan adanya dugaan pungutan liar jika ADD dan DD cair di Dinas PMD. Mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (JMI-SU) menggelar aksi di Kantor Bupati Langkat, Kantor Dinas PMD dan Kejari Langkat. Senin (5/5/25).
Dalam aksinya puluhan mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (JMI-SU) menuntut agar Bupati Langkat untuk mencopot Kadis PMD yang dianggap tidak mampu mengemban amanah sesuai Perda Kabupaten Langkat.
Ketua JMI-SU, Rizky Dhani Munthe kepada wartawan mengatakan, ada beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan pada aksi ini diantaranya :
1. Meminta kepada Bupati Langkat Syah Afandin, SH untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat.
2. Meminta kepada Bupati Langkat Syah Afandin, SH untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi pencopotan Kadis PMD Langkat yang dianggap tidak mampu mengemban amanah sesuai Perda Kabupaten Langkat.
3. Meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Langkat agar segera memanggil dan memeriksa kepala dinas PMD beserta oknum yang terikat yang dianggap melakukan pungli, terkait permasalahan diatas yang ada ditubuh PMD, Kabupaten Langkat.
4. Meminta kepada Kejari Langkat agar segera melakukan tindakan sebagaimana mestinya dan langsung turun kelapangan guna menyelesaikan kasus tersebut.
5. Meminta dan mendesak Kepala Dinas PMD Langkat menjalankan fungsinya dalam mengembangkan dan penerapan program penataan desa-desa.
6. Meminta dan mendesak Kepala Dinas PMD Langkat agar bertanggung jawab penuh terkait dugaan pungli yang telah dilakukan oleh Dinas PMD tersebut dan segera mengundurkan diri karena dianggap cacat dalam memimpin.
7. Meminta kepada seluruh pihak terkait agar segera melaksanakan tugas dan fungsi yang dalam keterkaitan permasalahan dinas PMD Langkat, apabila tidak diindahkan maka kami akan terus melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas, “ujar Rizky.
Dari amatan wartawan, massa sempat memblokir pintu masuk Kantor Bupati Langkat karena tuntutannya tidak ditanggapi. Akibatnya, sejumlah warga yang ingin masuk ke Kantor Bupati Langkat balik arah.
*Fraksi PDI-Perjuangan Mendukung Pencopotan Kadis PMD*
Buntut lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) Kabupaten Langkat dan adanya dugaan setoran fee dalam pencairan DD. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Langkat Pimanta Ginting, Fraksi PDI-Perjuangan mendukung tuntutan masyarakat, agar Bupati Langkat Syah Afandin, SH, mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat.
“Jika benar ada pungutan uang untuk penyaluran DD dan sengaja memperlambat penyaluran DD ke desa-desa, Fraksi PDIP mendukung desakan masyarakat yang disampaikan mahasiswa agar Bupati Mengevaluasi jabatan Kepala Dinas PMD” katanya. Namun jika Karena berkas nya belum lengkap, Kepala Desanya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan, jelasnya.
*Aksi Sebelumnya Dilakukan SEMMI Desak Pencopotan Kadis PMD*
Perlu untuk diketahui, sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan olehLembaga Mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Ketua Sumut Ananda Ferdianta Sebayang, bersama pengurus Wilayah Kabupaten Langkat, pimpinan daerah Langkat M. Ihlal Afiq, geruduk kantor Bupati Langkat Rabu (30/4/25) mendesak Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa.
Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat Amril, MAP kepada Harian wartawan, Senin (5/5/25) menanggapi desakan masyarakat untuk mencairkan DD ke sejumlah desa. Dalam Minggu ini DD Tahap I Kabupaten Langkat Akan Cair.
“142 Desa sudah menerima Dana Desa Tahap I di Kabupaten Langkat
Dan 74 Desa sudh diajukan ke KPPN, diperkirakan Rabu atau Kamis ini akan Salur.
Sambungnya, Sedangkan 22 Desa sedang diproses penyalurannya.” Pernyataan itu disampaikan sesuai info diterima dari Kadis PMD, aku nya.
Terkait belum cairnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, persoalan DD ini, dinilai telah mengganggu dan menyulitkan perekonomian masyarakat tidak mampu.
Beberapa warga Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, mengaku kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, akibat dana BLT dan PKH yang belum cair hingga saat ini.
*Kadis PMD Langkat Bantah*
Menanggapi adanya tudingan masyarakat atas Kutipan dana pencairan DD di Kabupaten Langkat, Kepala dinas PMD Nuriansyah Putra membantah tuduhan adanya kutipan itu.
“Soal kutipan tu tidak benar, kutipan dana Rp 1 juta per desa untuk pencairan DD itu tidak benar,” terangnya.
Kepada wartawan, diruang kerjanya menyampaikan “saya sudah panggil Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Ardi Sofiyan. Saat itu dia mengatakan tidak ada memungut dana pencairan dari Kepala Desa,” ungkap Nuriansyah. (tp)
