Jakarta, formappel.com – Kritik tajam Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Deddy Sitorus, yang menyebut kunjungan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ke kantor PLN sebagai aksi “pencitraan” dan “tidak paham tugas” menuai reaksi keras. Langkah gubernur tersebut dinilai sebagai bentuk respons cepat dan tanggung jawab nyata seorang kepala daerah dalam membela kepentingan masyarakat luas.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Sukri Soleh Sitorus, menegaskan bahwa kehadiran Bobby Nasution di kantor PLN merupakan langkah konkret untuk menyuarakan penderitaan jutaan warga Sumatera Utara akibat pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama berhari-hari.
“Pak Bobby datang bukan untuk memamerkan kekuasaan, melainkan menyampaikan langsung gelombang keluhan masyarakat yang aktivitasnya terganggu mulai dari rumah tangga, sekolah, hingga pelaku usaha kecil yang merugi jutaan rupiah setiap harinya,” ujar Sukri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sukri menilai argumen Deddy Sitorus yang mempermasalahkan batasan wewenang gubernur atas instansi vertikal seperti BUMN terkesan berlebihan dan tendensius. Menurutnya, pandangan tersebut justru berpotensi melemahkan fungsi koordinasi lintas sektor yang krusial demi pelayanan publik.
“Memang benar PLN bukan perangkat daerah, namun sebagai perusahaan negara yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, mereka tetap wajib mendengar aspirasi pemerintah daerah selaku wakil dari kepentingan rakyat setempat,” tegas Sukri.
Pertanyakan Keberpihakan Anggota DPR RI
Mengenai istilah “sidak” atau kunjungan mendadak yang dipersoalkan oleh legislator pusat tersebut, PP HIMMAH menilai hal itu bukan bentuk intervensi yang melampaui batas aturan. Melainkan, merupakan metode peninjauan langsung agar akar permasalahan teknis dapat segera diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar.
Sukri mengklaim langkah proaktif yang diambil Gubernur Sumatera Utara tersebut justru mendapatkan gelombang dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat di daerah yang mendambakan kepastian pasokan listrik.
“Alih-alih mendukung upaya perbaikan layanan, malah menuduh pencitraan. Ini jelas tidak adil bagi kepentingan rakyat banyak,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Sukri balik mengkritik performa Deddy Sitorus selaku anggota DPR RI. Ia menilai seharusnya wakil rakyat di tingkat pusat menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi buruknya kinerja operasional PLN, bukan justru menyerang kepala daerah yang berupaya mencari solusi bagi warganya.
“Bukannya membela rakyat yang dirugikan, Deddy Sitorus justru terkesan melindungi dan membela PLN. Apakah ia paham betapa sulitnya kehidupan warga Sumatera Utara saat listrik padam berkepanjangan? Ini justru menunjukkan di pihak mana ia sebenarnya berpihak,” pungkas Sukri.
