Medan, formappel.com – Peran aktif pimpinan parlemen dalam menjembatani persoalan industri digital dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri mendapat apresiasi positif dari daerah. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) secara resmi menyampaikan dukungan atas langkah Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang memfasilitasi dialog strategis antara pemerintah dan manajemen TikTok-Tokopedia terkait isu ketenagakerjaan yang tengah bergulir.
Kehadiran pimpinan DPR RI sebagai fasilitator di tengah polemik penataan organisasi korporasi teknologi tersebut dinilai mampu meredam spekulasi liar sekaligus menghadirkan ruang komunikasi yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.
Fungsi Pengawasan Aktif dan Perlindungan Hak Pekerja
Ketua APMPEMUS, Iqbal, S.H., menilai bahwa inisiatif yang diambil oleh Sufmi Dasco Ahmad merupakan cerminan nyata dari fungsi pengawasan DPR RI yang berjalan taktis dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Di tengah transisi korporasi yang rawan memicu gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau reorganisasi, parlemen dianggap hadir memberikan kepastian.
“Di saat masyarakat membutuhkan kepastian informasi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, Prof. Sufmi Dasco Ahmad memilih hadir membangun dialog, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa arah. Sikap seperti inilah yang diharapkan dari seorang pemimpin nasional yang memahami denyut persoalan rakyat,” ujar Iqbal, S.H., dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/07/2026).
Iqbal menambahkan, keterlibatan DPR dalam mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi jaminan bahwa proses restrukturisasi perusahaan tidak akan menumbalkan hak-hak normatif para pekerja lokal.
“Kami berharap seluruh proses penataan tenaga kerja benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak merugikan pekerja. Kepercayaan publik hanya akan terbangun apabila setiap kebijakan disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Iqbal.
Menjaga Keseimbangan Iklim Investasi dan Regulasi
Menurut pandangan APMPEMUS, penyelesaian isu ketenagakerjaan di era ekonomi digital harus diletakkan pada koridor yang adil. Di satu sisi, pemerintah dan korporasi wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Namun di sisi lain, stabilitas hubungan industrial yang kondusif juga harus dijaga demi keberlangsungan iklim investasi asing.
| Fokus Pemantauan Isu Ketenagakerjaan | Target Capaian Jangka Panjang |
| Kepatuhan Hukum | Memastikan restrukturisasi internal raksasa teknologi sesuai UU Ketenagakerjaan. |
| Transparansi Korporasi | Mendorong manajemen terbuka mengenai hak-hak pesangon atau penempatan ulang staf. |
| Iklim Investasi | Menjaga stabilitas hubungan industrial agar pasar digital Indonesia tetap menarik. |
| Fungsi Parlemen | Memperkuat tanggung jawab moral legislatif dalam mengawal aspirasi rakyat riil. |
Menutup pernyataannya, APMPEMUS mengajak seluruh elemen serikat pekerja, pelaku usaha, dan kementerian terkait untuk terus mengedepankan meja dialog sebagai instrumen utama pemecahan masalah. Ketegasan serta gaya kepemimpinan persuasif yang dicontohkan Sufmi Dasco Ahmad diharapkan mampu menjadi cetak biru (blueprint) penyelesaian sengketa industrial yang elegan di masa depan.
