Batu Bara, formappel.net – Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pelayanan pendidikan dan berbagai persoalan yang masih terjadi di sektor pendidikan daerah, Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, Ketua HIMMAH Kabupaten Batu Bara, Yassir Pratama, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.
Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis dalam menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, segala bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan harus dijalankan secara profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Hari ini kami hadir bukan karena kebencian dan bukan pula karena kepentingan politik tertentu. Kehadiran kami merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Batu Bara. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik di sektor pendidikan berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yassir dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, HIMMAH menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang selama ini berkembang terkait pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Mahasiswa menilai masih diperlukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan pelayanan, HIMMAH juga menyoroti masih adanya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan maupun yang terpaksa putus sekolah karena berbagai faktor. Kondisi tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Yassir menyampaikan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, upaya menekan angka putus sekolah harus menjadi prioritas seluruh pemangku kebijakan.
“Setiap anak yang gagal memperoleh pendidikan adalah alarm bagi pemerintah bahwa masih ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
HIMMAH juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurut HIMMAH, kritik yang disampaikan dalam aksi damai tersebut merupakan kritik konstruktif yang bertujuan mendorong perbaikan kualitas pelayanan pendidikan, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
HIMMAH menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu-isu pendidikan sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Batu Bara.
Aksi damai berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas pendidikan demi terwujudnya sistem pendidikan yang lebih baik, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat. Tutupnya
